IESR Soroti Ketahanan Energi RI, Kelangkaan BBM dan Pemadaman Listrik Jadi PR Prabowo
JAKARTA — Keandalan pasokan energi masih menjadi tantangan bagi Indonesia setelah dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah serta pemadaman listrik berulang sebagai persoalan yang perlu ditangani melalui pembenahan sistem energi secara menyeluruh.
IESR mendorong pemerintah memperbaiki pengelolaan pasokan dan distribusi BBM, meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, serta mempercepat pengembangan energi terbarukan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat memperoleh energi secara konsisten dengan biaya yang terjangkau.
Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa mengatakan, ketahanan energi perlu dinilai berdasarkan kondisi yang dirasakan masyarakat, bukan hanya pencapaian target dan kebijakan pemerintah.
“Ukuran paling mendasar ketahanan energi adalah apakah masyarakat dapat memperoleh energi saat membutuhkan dengan harga yang mampu mereka bayar. Kelangkaan BBM dan pemadaman listrik yang berulang menunjukkan bahwa kemampuan menjaga pasokan dan distribusi energi masih perlu diperbaiki secara serius,” ujar Fabby
Dalam catatan IESR, kelangkaan BBM terjadi di berbagai daerah sejak Mei 2026. Gangguan pasokan tersebut kembali menjadi perhatian pada Oktober 2026, termasuk di wilayah Malang Raya dan Bali.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan pribadi. Pekerja sektor transportasi, pelaku usaha kecil, dan rumah tangga yang mengandalkan BBM bersubsidi juga menghadapi risiko terganggunya aktivitas sehari-hari ketika pasokan sulit diperoleh.
IESR menilai kondisi tersebut perlu dilihat sebagai persoalan pengelolaan cadangan operasional dan distribusi energi. Ketersediaan BBM di tingkat nasional perlu diikuti kemampuan menyalurkan produk secara tepat ke wilayah yang membutuhkan agar gangguan pasokan tidak menghambat kegiatan ekonomi masyarakat.
Tantangan lainnya berasal dari tingginya kebutuhan bensin domestik yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Juni 2026 menunjukkan kebutuhan bensin nasional mencapai sekitar 40 juta kiloliter per tahun.
Peningkatan kapasitas kilang Balikpapan menjadi salah satu bagian dari pengembangan infrastruktur pengolahan BBM. Namun, kebutuhan impor bensin diperkirakan masih mencapai sekitar 20 juta kiloliter, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar negeri tetap menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan energi.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa tantangan energi tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur produksi. Pengelolaan persediaan, distribusi antardaerah, dan keandalan sistem kelistrikan juga menjadi bagian penting dalam memastikan layanan energi dapat diakses secara berkelanjutan.
IESR mendorong pemerintah memperkuat langkah perbaikan dari sisi operasional sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda untuk membangun sistem energi yang lebih andal dan mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan.
Evaluasi ketahanan energi setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan demikian, berkaitan erat dengan kemampuan memastikan energi tersedia ketika dibutuhkan masyarakat. Konsistensi pasokan, keterjangkauan harga, dan keandalan layanan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pembenahan sektor energi nasional.
