Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan mengenai publikasi rekaman dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada penyidik Bareskrim Polri. Menurutnya, kewenangan untuk menentukan informasi dan bukti yang dapat disampaikan kepada masyarakat berada pada tim penyidik yang menangani perkara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Yusril ketika merespons desakan agar rekaman penyadapan dibuka kepada publik. Publikasi bukti tersebut dinilai penting oleh sejumlah pihak untuk memperoleh gambaran mengenai motif dan konstruksi perkara yang turut dikaitkan dengan dugaan tindak pidana makar.

"Ya terserah penyidik (Bareskrim) juga. Kan dikomunikasi kepada publik," kata Yusril di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Yusril menjelaskan, proses penyidikan perkara tersebut masih berlangsung secara intensif. Karena itu, pemerintah belum akan menyampaikan kesimpulan mengenai keterkaitan dugaan intersepsi elektronik dengan tindak pidana makar sebelum proses pembuktian dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Ia menekankan bahwa tuduhan makar merupakan persoalan serius yang membutuhkan dasar pembuktian memadai. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana makar tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak.

"Karena memang penyidikan itu masih berlangsung sampai sekarang. Tentu untuk bisa mengatakan sekarang ini dikatakan ada makar, itu tidak bisa sembarangan. Tentu ada alat-alat bukti permulaan yang cukup untuk itu," ujarnya.

Menurut Yusril, pemerintah sejauh ini hanya menyampaikan gambaran umum mengenai perkara yang sedang ditangani. Adapun pembuktian materiil, termasuk penjelasan mengenai rekaman dan temuan teknis penyidikan, menjadi tanggung jawab penyidik Bareskrim Polri.

Ia juga menjelaskan bahwa ruang lingkup penyidikan tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan, tetapi turut mencakup dugaan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP.

"Tapi penetapan yaitu memang nanti itu diserahkan kepada penyidik. Yang penting rakyat mengetahui bahwa memang penyidikan ini bukan hanya atas penyadapan tapi juga terkait dengan perbuatan makar yang diatur di dalam pasal 191 sampai 193 KUHP. Detail-detailnya, kita serahkan pada penyidik. Dia akan menjelaskan," tutur Yusril.

Yusril menegaskan tidak ingin memberikan keterangan mengenai hal-hal yang belum diketahui secara pasti. Ia memilih menyerahkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan dan bukti teknis kepada pihak yang memiliki kewenangan serta akses langsung terhadap proses penyidikan.

Sikap tersebut, menurutnya, diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berdasarkan fakta dan tidak mendahului hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

"Jadi jangan, saya nggak berani bicara sesuatu yang saya tidak tahu pasti tentang hal itu. Jadi saya mesti memastikan tapi jelas kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik itu yang berwenang untuk menjelaskan adalah para penyidik," lanjutnya.

Dengan demikian, keputusan untuk membuka atau menyampaikan rekaman dugaan penyadapan kepada publik masih menunggu pertimbangan penyidik Bareskrim. Sementara itu, proses hukum atas dugaan penyadapan dan dugaan makar masih berjalan dan penjelasan lebih terperinci mengenai konstruksi perkara akan disampaikan oleh aparat yang menangani penyidikan.