Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution mengajukan banding atas keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Langkah tersebut ditempuh setelah dirinya dijatuhi sanksi dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

Pengajuan banding itu dikonfirmasi Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Propam Polri, Selasa (10/11/2026). Ia menyampaikan bahwa Ahrie telah menggunakan haknya untuk menyatakan keberatan terhadap putusan sidang etik.

"Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding," kata Johnny Eddizon Isir.

Menurut Johnny, permohonan tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Keberatan yang diajukan Ahrie selanjutnya akan diperiksa oleh Komisi KKEP pada tingkat banding.

"Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding," ujarnya.

Proses tersebut menjadi tahapan lanjutan setelah KKEP menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie. Putusan itu diambil melalui sidang kode etik profesi yang sebelumnya digelar oleh Polri.

Dalam persidangan tersebut, KKEP menyatakan tindakan Ahrie sebagai perbuatan tercela. Penilaian itu menjadi bagian dari dasar penjatuhan sanksi etik terhadap perwira tinggi Polri tersebut.

“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ungkap Johnny.

Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring dan Pengendalian Operasi Nasional (Kabag Mon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Sanksi PTDH yang dijatuhkan kepadanya berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam perkembangan perkara tersebut, Ahrie sebelumnya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.

Dengan pengajuan banding tersebut, putusan terhadap Ahrie kini memasuki tahapan pemeriksaan di tingkat banding. Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme Komisi KKEP untuk menindaklanjuti keberatan yang telah disampaikan.