Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat DPR untuk Memakzulkan Gibran

JAKARTA - Puluhan anggota DPR mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut muncul di tengah polemik ijazah SMA Gibran yang dipersoalkan terkait pemenuhan persyaratan pendidikan saat pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua DPR Puan Maharani mengaku telah menerima laporan mengenai dukungan sejumlah anggota dewan untuk mengajukan HMP terhadap Gibran. Namun, dia menegaskan bahwa setiap langkah DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi.

"Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegas Puan seusai memimpin rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Lantas, bagaimana mekanisme penggunaan Hak Menyatakan Pendapat DPR hingga berujung pada pemberhentian atau pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden?

Pakar Hukum Tata Negara, Titi Anggraini, menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Prosesnya tidak bisa dilakukan secara sepihak atau langsung, melainkan harus melalui tiga lembaga secara berurutan: DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu MPR," kata Titi, Selasa (10/11/2026).

Menurut Titi, proses pemakzulan diawali dengan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh sedikitnya 25 anggota DPR yang disertai dokumen pendukung. Usulan tersebut kemudian dibahas dalam rapat paripurna DPR.

Agar dapat menjadi pendapat resmi DPR, usulan harus memperoleh persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Selain itu, rapat paripurna harus memenuhi kuorum minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Setelah disetujui menjadi pendapat resmi DPR, usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam tahapan ini, DPR menyampaikan pendapat kelembagaan, sedangkan MK bertugas memeriksa dan memutus apakah dugaan pelanggaran yang menjadi dasar usulan pemberhentian tersebut terbukti secara hukum.

MK wajib memeriksa dan memutus permintaan DPR paling lama 90 hari. Selama proses pemeriksaan, presiden atau wakil presiden yang bersangkutan berhak memberikan keterangan, mengajukan bukti, serta didampingi penasihat hukum.

Namun, proses pemakzulan tidak dapat didasarkan pada sembarang dugaan. Pasal 7A UUD 1945 membatasi alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden pada sejumlah pelanggaran, yakni pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

"Di luar alasan-alasan itu, tidak bisa dijadikan dasar pemakzulan secara konstitusional," ujar Titi yang juga merupakan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, proses pemberhentian selanjutnya diteruskan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Meski demikian, putusan MK tidak secara otomatis memberhentikan presiden atau wakil presiden. MPR masih harus menggelar sidang untuk mengambil keputusan akhir atas usulan DPR tersebut.

Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 30 hari setelah menerima usulan pemberhentian dari DPR.

Sidang tersebut harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR. Sementara itu, keputusan pemberhentian hanya dapat disetujui apabila memperoleh dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan demikian, proses pemakzulan Gibran tidak dapat dilakukan hanya melalui usulan sejumlah anggota DPR. Terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari persetujuan DPR, pemeriksaan dan putusan MK, hingga pengambilan keputusan akhir dalam sidang MPR.