Gibran Ajukan Pengunduran Diri ke Prabowo
Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur dari jabatan Wapres kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana.
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niatannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11).
"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," lanjutnya.
Prasetyo juga membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurut dia, dalam pertemuan tersebut Presiden justru memberikan sejumlah saran kepada Wapres.
"Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN," ujarnya.
Wacana pengunduran diri Gibran muncul di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mengajukan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
Polemik tersebut berkaitan dengan putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan MA tersebut berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA atas nama Gibran selama menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
