Eisenkot Pimpin Israel, Sejumlah Tantangan Berat Menanti di Tengah Gejolak Kawasan

Jakarta, Tripodnews.id - Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, resmi mendapat mandat dari Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru. Penunjukan mantan Kepala Staf Militer Israel tersebut membuka peluang berakhirnya dominasi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah blok pendukungnya kehilangan mayoritas di parlemen.

Herzog secara resmi memberikan mandat kepada Eisenkot pada Minggu (8/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah konsultasi dengan seluruh faksi politik yang berhasil memperoleh kursi di parlemen Israel atau Knesset.

Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan dan mengamankan dukungan mayoritas anggota Knesset. Apabila membutuhkan waktu tambahan, Herzog dapat memberikan perpanjangan hingga 14 hari.

Meski demikian, jalan Eisenkot untuk menggantikan Netanyahu tidak mudah. Dia harus menghadapi perpecahan di kubu oposisi, perbedaan ideologi antarpartai, hingga tarik-menarik kepentingan terkait kebijakan keamanan, agama, dan konflik Palestina.

“Sekarang saatnya membentuk pemerintahan darurat nasional. Saya akan melakukan segalanya untuk memastikan kita layak,” kata Eisenkot melalui unggahan di media sosial X, sebagaimana dilansir Al Jazeera, Senin (9/11/2026).

Tantangan pertama yang harus dihadapi Eisenkot adalah mengamankan dukungan mayoritas di parlemen Israel.

Saat ini, empat partai dalam blok yang dipimpinnya hanya menguasai 48 dari total 120 kursi Knesset. Jumlah tersebut masih berada di bawah ambang batas mayoritas, yakni 61 kursi.

Sementara itu, blok pendukung Netanyahu memiliki 53 kursi. Adapun partai-partai Arab menguasai total 19 kursi yang berpotensi menjadi penentu dalam pembentukan pemerintahan baru.

Jika dukungan partai-partai Arab dapat dikonsolidasikan bersama blok oposisi, Eisenkot berpeluang memperoleh dukungan hingga 67 kursi.

Namun, persoalan muncul karena sejumlah sekutu Eisenkot menolak keterlibatan langsung partai-partai Arab dalam kabinet. Kondisi tersebut membuat negosiasi pembentukan koalisi semakin rumit.

Pemimpin Partai Demokrat, Yair Golan, menyebut terdapat sejumlah opsi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi kebuntuan politik tersebut.

Di antaranya membentuk pemerintahan minoritas dengan dukungan eksternal partai-partai Arab atau menjajaki kerja sama dengan partai ultra-Ortodoks.

“Kita tidak boleh lagi menerima pembagian rasis yang dilakukan Netanyahu antara suara Yahudi dan suara Arab,” tegas Golan, sebagaimana dikutip Al Jazeera.

Isu Wajib Militer Jadi Ujian Negosiasi Politik

Selain persoalan dukungan parlemen, Eisenkot juga menghadapi perbedaan pandangan mengenai kewajiban wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.

Persoalan tersebut menjadi salah satu isu sensitif dalam politik domestik Israel. Kelompok ultra-Ortodoks selama ini mendapatkan pengecualian tertentu dari kewajiban dinas militer.

Eisenkot harus mempertimbangkan tuntutan partai-partai religius tanpa mengabaikan komitmen politiknya terkait pemerataan kewajiban militer.

Negosiasi juga berpotensi melibatkan partai-partai yang memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan agama dan negara, reformasi peradilan, serta kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina.

Opsi membentuk pemerintahan persatuan nasional juga masih menjadi bagian dari dinamika politik yang berkembang. Namun, perbedaan kepentingan antara kubu Eisenkot dan Netanyahu membuat skenario tersebut tidak mudah diwujudkan.

Penunjukan Eisenkot menjadi momentum penting dalam dinamika politik Israel. Selama ini, Netanyahu dikenal sebagai salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah negara tersebut.

Apabila berhasil membentuk pemerintahan, Eisenkot berpeluang memimpin perubahan kebijakan domestik, termasuk agenda reformasi peradilan dan pembentukan tim investigasi independen untuk mengevaluasi berbagai persoalan keamanan.

Namun, tantangan tidak hanya datang dari dalam negeri. Pemerintahan baru juga harus menghadapi persoalan keamanan regional, termasuk konflik di Gaza, ketegangan dengan Lebanon, serta hubungan dengan Iran.

Presiden Herzog dalam penyerahan mandat turut menyoroti sejumlah persoalan strategis yang harus segera ditangani pemerintahan mendatang. Di antaranya ancaman keamanan regional, kebutuhan militer Israel, hubungan diplomatik, serta upaya memulihkan kondisi sosial masyarakat setelah perang.

Dengan demikian, pembentukan pemerintahan baru bukan sekadar persoalan menggantikan Netanyahu, melainkan juga menentukan arah kebijakan Israel dalam menghadapi berbagai persoalan domestik dan geopolitik.

Jika Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam tenggat waktu yang diberikan, Presiden Herzog dapat memberikan kesempatan kepada anggota Knesset lainnya untuk mencoba membentuk pemerintahan.

Apabila seluruh upaya pembentukan koalisi menemui jalan buntu, Israel berpotensi kembali menggelar pemilihan umum untuk menentukan pemerintahan berikutnya.