Pemerintah Perluas Pencatatan Hak Cipta Gratis, Semua Jenis Karya Bisa Tarif Rp0

Jakarta, Tripodnews.id - Pemerintah memperluas kebijakan tarif Rp0 atau gratis untuk layanan pencatatan hak cipta bagi seluruh jenis karya. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para pelaku ekonomi kreatif karena mereka kini berpeluang mendapatkan perlindungan hukum atas karya cipta tanpa harus mengeluarkan biaya pencatatan.

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) menyambut positif perluasan kebijakan tersebut. Sebelumnya, biaya pencatatan hak cipta mencapai Rp200.000 untuk setiap permohonan.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengatakan kebijakan pencatatan hak cipta gratis dapat membantu para kreator melindungi hasil karya mereka sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.

Menurutnya, kemudahan akses terhadap perlindungan hak cipta akan memberikan ruang lebih luas bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menghasilkan, mengembangkan, dan mengomersialkan karya secara aman.

“Perluasan tarif nol rupiah untuk pencatatan hak cipta menjadi langkah positif dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional. Kami berharap kebijakan ini dapat membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku ekraf, khususnya kreator dan pelaku usaha kreatif yang selama ini memiliki keterbatasan biaya, untuk melindungi dan mengkomersialisasikan karya kreatif mereka,” ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).

Perluasan kebijakan tarif Rp0 ini mencakup berbagai jenis karya kreatif, mulai dari seni rupa, buku, fotografi, film, hingga program komputer.

Kebijakan tersebut berawal dari usulan Kementerian Hukum kepada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor M.HH-KU.01.03-28 tertanggal 5 Oktober 2026.

Usulan tersebut kemudian memperoleh persetujuan prinsip dari Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-360/MK/AG/2026 pada 21 Oktober 2026. Persetujuan tersebut mencakup besaran tarif, persyaratan, hingga tata cara pemberian tarif Rp0.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan perluasan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan akses layanan kekayaan intelektual kepada masyarakat.

Menurut Supratman, kebijakan tersebut juga merespons aspirasi para pencipta dari berbagai bidang seni dan kreativitas yang menginginkan fasilitas pencatatan hak cipta gratis seperti yang sebelumnya diberikan kepada pencipta lagu dan musik.

“Pada prinsipnya, negara harus hadir untuk memberikan kemudahan bagi para pencipta dalam memperoleh layanan pencatatan hak cipta. Ketika kebijakan tarif nol rupiah sebelumnya diterapkan untuk lagu dan musik, muncul aspirasi dari pencipta atas karya cipta lain yang juga mengharapkan kesempatan serupa. Aspirasi tersebut menjadi perhatian kami dan ditindaklanjuti melalui perluasan kebijakan ini,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Meski telah memperoleh persetujuan prinsip, pemerintah masih menyiapkan regulasi teknis sebagai landasan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kementerian Hukum saat ini tengah menyusun Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) yang akan mengatur mekanisme pemberian tarif Rp0 untuk pencatatan seluruh jenis karya.

Setelah regulasi ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan melakukan penyesuaian sistem pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan pencatatan hak cipta gratis sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan tarif Rp0 untuk pencatatan lagu dan/atau musik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut menjadi langkah awal pemerintah dalam memperkuat pendataan karya musik nasional melalui Pangkalan Data Lagu dan Musik (PDLM).

Melalui perluasan kebijakan ini, Kementerian Ekonomi Kreatif berharap semakin banyak kreator dari berbagai subsektor ekonomi kreatif memanfaatkan fasilitas pencatatan hak cipta gratis.

Selain memberikan kemudahan perlindungan hukum, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya lebih banyak karya kreatif yang memiliki nilai ekonomi.

Dengan perlindungan hak cipta yang semakin mudah diakses, karya para kreator diharapkan dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi, memiliki peluang komersialisasi lebih luas, serta meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia.