Dasco Tegaskan DPR Belum Bersikap soal Wacana Pemakzulan Gibran
Jakarta, Tripodnews.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR RI belum mengambil sikap terkait aspirasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan mengenai wacana tersebut masih berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.
Dasco menjelaskan, aspirasi pemakzulan Gibran harus melalui sejumlah tahapan dan mekanisme resmi di parlemen. Proses tersebut baru dapat berjalan setelah DPR memasuki masa sidang.
Diketahui, DPR RI dijadwalkan membuka masa sidang pada Selasa (10/11/2026). Namun, hingga Senin (9/11/2026), pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang melibatkan perwakilan fraksi.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Dasco, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi memang ingin menyampaikan aspirasi terkait persoalan Gibran melalui mekanisme resmi parlemen.
Meski demikian, DPR belum bisa menentukan langkah yang akan diambil. Selain menunggu dimulainya masa sidang, parlemen juga masih menantikan keputusan lengkap Mahkamah Agung (MA).
"Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," ujarnya.
Dasco menegaskan, pembukaan masa sidang DPR pada 10 November 2026 tidak otomatis menjadi momentum pengguliran hak angket ataupun proses pemakzulan terhadap Gibran.
Dia menyebut masih terdapat sejumlah tahapan dan ketentuan tata tertib DPR yang harus dipenuhi sebelum parlemen mengambil keputusan terkait aspirasi tersebut.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco.
Dia memastikan DPR akan menindaklanjuti aspirasi yang berkembang setelah masa sidang dimulai. Namun, seluruh proses tetap harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku di lembaga legislatif.
"Nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tuturnya.
Sebelumnya, wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
Putusan tersebut kemudian menjadi sorotan dan memunculkan berbagai aspirasi dari organisasi masyarakat maupun sejumlah pihak di parlemen terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Meski demikian, DPR belum menentukan sikap resmi mengenai tuntutan pemakzulan tersebut. Pimpinan DPR menegaskan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusional dan tata tertib parlemen.
