Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR RI terkait dugaan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional. Isu tersebut turut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengingatkan adanya konsekuensi konstitusional apabila upaya pemakzulan dilakukan terhadap Gibran.

Luhut menilai, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari proses politik yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden. Gibran terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024 sebagai pasangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, posisi tersebut merupakan satu kesatuan dalam mandat politik yang diperoleh melalui pemilihan umum.

Ia mengingatkan bahwa upaya pemberhentian Gibran di tengah masa jabatan berpotensi memunculkan persoalan mengenai legitimasi politik dan status pasangan presiden-wakil presiden yang terpilih bersama.

“Kalau Gibran dimakzulkan pasti dia bereaksi. ‘Dulu aku dicalonkan bersama Pak Prabowo’. Jadi gimana statusnya,” kata Luhut, dikutip Selasa (10/11/2026).

Dalam menanggapi polemik mengenai latar belakang pendidikan Gibran, Luhut menyatakan bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas yang sah dan diakui. Ia juga menjelaskan bahwa terdapat jalur pendidikan dengan model serupa yang ditempuh sejumlah orang.

Untuk memperkuat penjelasannya, Luhut mencontohkan pengalaman keponakannya bernama Sansa. Menurut Luhut, Sansa pernah mengikuti program pendidikan yang disebutnya serupa dengan jalur pendidikan yang ditempuh Gibran sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang magister.

“Keponakan saya persis programnya seperti Pak Gibran, Sansa. Dia lulusan dari sepertiga program ini. Kemudian ambil S2 di ITB. Dalam bisnis, kayak gini kan banyak,” ujarnya.

Luhut juga mengingatkan para elite politik agar tidak membiarkan perbedaan pandangan berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Ia meminta seluruh pihak mengedepankan kejernihan dalam menyikapi persoalan politik dan menghindari sikap yang didorong kebencian maupun dendam.

“Mungkin ada yang nggak setuju. Tapi nggak usah pro kiri kanan. Tapi kita berikan jernih lah. Apa kita mau bawa negeri ini untuk gontok-gontokan terus,” tuturnya.

Sementara itu, dinamika di DPR terkait penggunaan hak menyatakan pendapat terus berkembang. Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengklaim bahwa usulan penggunaan hak tersebut telah mulai bergulir dan dapat menjadi pintu masuk bagi proses pemakzulan Gibran.

Mardani menyebut lebih dari 25 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap usulan tersebut. Dukungan itu, menurutnya, berasal dari sejumlah fraksi di parlemen.

Meski demikian, dukungan yang terkumpul disebut masih merupakan inisiatif personal para anggota dewan dan belum didasarkan pada instruksi resmi partai politik masing-masing.

Perkembangan tersebut menempatkan polemik mengenai Gibran dalam dua ranah yang saling berkaitan, yakni perdebatan mengenai persoalan ijazah dan proses politik-konstitusional di parlemen. Kelanjutan wacana hak menyatakan pendapat akan bergantung pada mekanisme serta tahapan yang berlaku di DPR.