PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai kepastian regulasi menjadi salah satu tantangan utama dalam mengembangkan biohidrogen di Indonesia. Padahal, potensi biomassa domestik yang dapat menjadi bahan baku pengembangan energi tersebut diperkirakan mencapai 83,4 juta ton per tahun.

Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan, pengembangan biohidrogen membutuhkan dasar hukum yang jelas agar dapat berlanjut dari tahap pengembangan menuju pemanfaatan komersial.

“Jadi pekerjaan rumah terbesar kalau kita ingin mengembangkan pemanfaatan biohidrogen adalah memastikan adanya dasar hukum. Saat ini, regulasi untuk pengembangannya masih perlu didorong,” kata Hokkop dalam Program Diaspora Berdampak 2026 di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok, dikutip Jumat (23/10/2026).

Menurut Hokkop, kepastian regulasi bukan satu-satunya faktor penentu. Kelayakan ekonomi proyek, kesiapan investasi, dan terbentuknya pasar juga perlu diperhitungkan agar pengembangan biohidrogen dapat berkelanjutan secara bisnis.

Dengan demikian, besarnya ketersediaan bahan baku dan kemajuan teknologi belum otomatis menjamin proyek biohidrogen dapat beroperasi secara komersial. Ekosistem pendukung, termasuk kepastian aturan dan rantai pasok, tetap dibutuhkan.

PLN EPI memetakan potensi biomassa Indonesia mencapai 83,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60,6 juta ton diperkirakan masih belum dimanfaatkan.

Secara geografis, Sumatra menjadi wilayah dengan potensi biomassa terbesar, yakni sekitar 42,8 juta ton per tahun. Kalimantan menyusul dengan potensi 18,9 juta ton, sedangkan Jawa diperkirakan memiliki potensi 13,1 juta ton per tahun.

Meski demikian, angka tersebut masih bersifat indikatif. Realisasi pemanfaatannya perlu mempertimbangkan kelayakan teknis dan ekonomi, aksesibilitas sumber biomassa, serta kesiapan rantai pasok agar bahan baku dapat disalurkan secara berkelanjutan.

Selama ini, biomassa antara lain dimanfaatkan untuk program cofiring di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). PLN EPI ingin memperluas pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi berbagai produk energi bernilai tambah, termasuk biohidrogen dan compressed biomethane gas (CBG).

“Jadi, kita bikin ekosistem biomassa, ekosistem CBG, ekosistem hidrogen, untuk memanfaatkan energi kita secara domestik dan mengurangi ketergantungan impor dan fosil,” lanjut Hokkop.

Pengembangan ekosistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan bahan bakar fosil. Namun, realisasi potensi biomassa menjadi produk energi komersial tetap bergantung pada kesiapan regulasi, investasi, teknologi, dan pasar.