Bahlil Soroti Kendaraan Tambang dan Perkebunan di Kalimantan Masih Antre BBM Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti masih adanya kendaraan operasional tambang dan perkebunan di Kalimantan yang mengantre untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah menilai penyaluran BBM subsidi perlu diawasi agar tepat sasaran dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Bahlil mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan kunjungan kerjanya ke Kalimantan beberapa waktu lalu. Ia melihat sejumlah kendaraan angkutan berat yang digunakan untuk kegiatan tambang dan perkebunan masih mengantre untuk memperoleh BBM bersubsidi.
"Contoh, tronton. Di Kalimantan kan saya kemarin dari sana. Mobil-mobil yang untuk tambang, sebagian untuk kebun, itu masih ada sebagian yang mengantri untuk mengambil BBM subsidi, ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Bahlil, penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan operasional industri perlu menjadi perhatian, terutama apabila kendaraan tersebut tidak termasuk kelompok penerima yang memenuhi ketentuan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi tidak dialihkan kepada pengguna yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi.
"Di darat kan banyak juga yang mobil-mobil yang seharusnya tidak boleh ngambil BBM subsidi itu dipakai," katanya.
Pemerintah, lanjut Bahlil, terus melakukan pemantauan distribusi BBM subsidi bersama sejumlah pihak. Pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap penyaluran di darat, tetapi juga mencakup distribusi di wilayah laut untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
Dalam upaya penindakan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM telah bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk menangani dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di laut.
"Jadi memang dari awal kan kita sampaikan bahwa ada indikasi beberapa pihak yang melakukan penyalahgunaan BBM yang bersubsidi dipakai untuk industri. Dan kemarin kan ada ditahan oleh Gakkum ya, kerja sama dengan Angkatan Laut," kata Bahlil.
Pemerintah menempatkan pengawasan dan penindakan sebagai bagian dari upaya menjaga ketepatan sasaran distribusi BBM subsidi. Dengan demikian, BBM yang mendapat dukungan subsidi negara diharapkan dapat digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.
