Kemenkes Catat 333.470 Kasus ISPA di Wilayah Terdampak Karhutla

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat akumulasi 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama Juli hingga Oktober 2026. Kasus tersebut tersebar di 68 kabupaten/kota yang berada di tujuh provinsi.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes Then Suyanti mengatakan, wilayah yang masuk kategori berisiko tinggi meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.

Menurut Then, tren kasus ISPA meningkat seiring memasuki puncak musim kemarau, ketika kebakaran hutan dan lahan memicu pencemaran udara akibat asap.

"Saat ini kondisi ISPA di wilayah terdampak secara kumulatif mencapai 333.470 kasus. Adapun jumlah penderita ISPA berdasarkan data harian pada 21 Oktober 2026 sebanyak 4.522 orang," kata Then Suyanti dalam acara daring Info Bencana Terkini.

Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 75.172 kasus kumulatif tercatat pada anak berusia di bawah lima tahun atau balita. Sementara itu, 258.298 kasus lainnya dialami kelompok usia di atas lima tahun.

Data tersebut menunjukkan bahwa kasus ISPA yang tercatat di wilayah terdampak tidak hanya dialami anak-anak, tetapi juga kelompok usia yang lebih tua. Meski demikian, angka kumulatif tersebut merupakan catatan kasus selama periode pemantauan, berbeda dengan jumlah kasus harian yang dilaporkan pada 21 Oktober 2026.

Then menjelaskan, asap karhutla mengandung sejumlah polutan yang berbahaya bagi kesehatan, termasuk partikel halus PM2,5, karbon monoksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun.

Paparan polutan tersebut dapat memicu gangguan pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. Selain ISPA, asap karhutla juga berisiko memperburuk asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), serta menyebabkan iritasi pada mata dan kulit.

Besarnya jumlah kasus yang tercatat membuat dampak kesehatan menjadi salah satu persoalan penting dalam penanganan karhutla. Selain upaya mengendalikan kebakaran, pemantauan kualitas udara dan perlindungan masyarakat dari paparan asap menjadi aspek yang perlu diperhatikan, terutama di wilayah dengan risiko tinggi.