Akademisi Unpad Minta Meta Transparan soal Pembatasan Konten Karhutla
Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo meminta Meta memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan penghapusan atau pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di platform media sosialnya. Perusahaan teknologi tersebut dinilai perlu menjelaskan dasar moderasi, termasuk kemungkinan adanya kesalahan sistem otomatis.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad itu menyoroti beredarnya tangkapan layar percakapan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten karhutla.
Kunto menilai, kejelasan informasi diperlukan agar publik dapat mengetahui pihak yang mengambil keputusan serta alasan di balik pembatasan konten tersebut.
“Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan,” ujar Kunto dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Menurut dia, Meta perlu menguraikan mekanisme yang menyebabkan suatu konten dihapus atau dibatasi. Penjelasan tersebut setidaknya perlu membantu masyarakat membedakan apakah keputusan berasal dari sistem moderasi otomatis, peninjauan oleh manusia, penerapan pedoman komunitas, atau permintaan hukum dari pihak tertentu.
Tanpa keterangan yang memadai dari perusahaan, penyebab hilangnya konten karhutla akan sulit dipastikan. Kondisi ini juga berpotensi memunculkan dugaan terhadap pihak lain tanpa informasi yang cukup untuk menjelaskan proses sebenarnya.
Kunto menekankan bahwa konten mengenai karhutla memiliki kepentingan publik. Informasi tentang lokasi kebakaran, persebaran asap, dan dampak kejadian terhadap masyarakat dapat membantu warga memahami situasi serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan.
Dokumentasi berupa foto dan video yang dibagikan melalui media sosial juga dapat menjadi sumber informasi mengenai kejadian kebakaran. Karena itu, menurut Kunto, proses moderasi perlu mempertimbangkan konteks konten agar dokumentasi yang relevan tidak keliru dianggap melanggar pedoman komunitas.
Ia turut mempertanyakan kemampuan sistem moderasi otomatis Meta dalam memahami konteks gambar dan video terkait karhutla. Konten yang menampilkan api, asap, warga, atau petugas di lokasi kebakaran, misalnya, perlu dinilai dengan memperhatikan tujuan dan konteks penyajiannya.
Bagi Kunto, persoalan ini bukan hanya menyangkut keberadaan konten di media sosial, melainkan juga transparansi perusahaan dalam menjalankan moderasi. Penjelasan mengenai dasar keputusan dan mekanisme peninjauan diperlukan agar masyarakat dapat memahami proses yang berlangsung ketika sebuah konten dibatasi atau dihapus.
