Loyalis Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Dede Budhyarto, mengkritik rencana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai rencana tersebut bukan sebuah terobosan, melainkan kebijakan yang berisiko jika diterapkan sebelum kesiapan sistem dan kapasitas koperasi dipastikan.

Kritik tersebut disampaikan Dede melalui unggahannya di media sosial X pada Jumat (16/10/2026). Ia mempertanyakan alasan pemerintah mempertimbangkan koperasi desa sebagai saluran pembayaran gaji ASN, sementara mekanisme melalui perbankan telah berjalan selama ini.

“Rencana bayar gaji ASN lewat Kopdes itu bukan terobosan. Itu cara bodoh menyelamatkan program yang belum matang dengan merusak sistem yang sudah berjalan,” kata Dede.

Menurutnya, sistem pembayaran gaji ASN melalui perbankan selama ini didukung mekanisme pengawasan dan dinilai relatif andal. Karena itu, ia mempertanyakan kesiapan koperasi desa yang dibentuk secara massal untuk menjalankan fungsi tersebut.

“Gaji ASN selama ini masuk lewat bank yang diawasi ketat & relatif andal,” ucapnya.

Dede juga menyoroti belum jelasnya kesiapan operasional koperasi desa yang akan terlibat dalam rencana tersebut.

“Tetiba dialihkan ke koperasi desa yang baru dibentuk massal, sistemnya belum teruji, dan kapasitasnya belum jelas,” ungkapnya.

Dede Soroti Risiko Keterlambatan Gaji ASN

Dede menilai salah satu risiko yang perlu diperhitungkan adalah kemungkinan terganggunya proses pembayaran gaji apabila mekanisme baru menghadapi kendala. Menurutnya, dampak langsung dari gangguan tersebut akan dirasakan ASN yang mengandalkan gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

“Kalau macet, yang kena telat gaji bukan pejabat yang bikin kebijakan,” terangnya.

Ia menegaskan, perubahan sistem pembayaran perlu mempertimbangkan kepentingan pegawai dan memastikan mekanisme penyaluran berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara luas.

“Yang kena ASN yang hidupnya bergantung dari itu. Ini namanya uji coba tanpa memikirkan dapur orang,” ucapnya.

Kritik tersebut menempatkan kesiapan infrastruktur, kapasitas kelembagaan, dan jaminan ketepatan waktu pembayaran sebagai sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam rencana pelibatan koperasi desa pada penyaluran gaji ASN.

Pemerintah Targetkan Program Berjalan pada 2026

Di sisi lain, Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan bahwa penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui Kopdes Merah Putih ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026.

Ferry mengatakan usulan tersebut telah diajukan kepada Kementerian Keuangan. Penganggarannya disebut telah memperoleh persetujuan, meskipun mekanisme pelaksanaan program masih perlu dicermati lebih lanjut.

Rencana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam aktivitas ekonomi dan layanan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan kejelasan mengenai mekanisme pembayaran, kesiapan sistem, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan terhadap dana yang dikelola.

Perbedaan pandangan antara Dede Budhyarto dan pihak yang mendorong program tersebut memperlihatkan pentingnya pembahasan mengenai manfaat dan risiko kebijakan sebelum diterapkan. Kepastian mekanisme dan jaminan pembayaran tepat waktu menjadi aspek penting untuk memastikan kebutuhan ASN tetap terlindungi.