Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dapat segera dilakukan. Percepatan tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa terlalu lama mengalami kekosongan pada posisi wakil presiden.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melcias Markus Mekeng mengatakan, proses penentuan pengganti Gibran sebaiknya tidak berlarut-larut. Menurutnya, keberadaan wakil presiden diperlukan untuk mendukung kelancaran jalannya pemerintahan.

"Menurut kami, lebih cepat lebih baik karena bangsa ini harus tetap berjalan. Prosesnya juga tidak terlalu panjang lagi," ujar Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Mekeng menjelaskan, setelah surat pengunduran diri Gibran diterima, MPR RI akan menyiapkan mekanisme persidangan untuk menindaklanjuti proses pengisian jabatan yang kosong tersebut.

Dalam tahapan berikutnya, MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon wakil presiden. Kedua nama tersebut nantinya akan diproses melalui mekanisme pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.

Terkait kandidat pengganti Gibran, Mekeng menegaskan Fraksi Partai Golkar MPR RI tidak akan mengajukan nama sendiri. Ia menyebut pengusulan dua calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden sehingga pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Prabowo.

"Sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, nanti kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," jelas Mekeng yang didampingi Sekretaris FPG MPR RI Ferdiansyah.

Mekeng juga menekankan bahwa siapa pun yang nantinya diajukan sebagai calon wakil presiden harus memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengisian jabatan berlangsung sesuai konstitusi.

Ia menambahkan, seluruh tahapan pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, proses pergantian wakil presiden tidak hanya memperhatikan kebutuhan keberlanjutan pemerintahan, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR. Surat serupa juga disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

MPR selanjutnya menyiapkan rapat gabungan untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri tersebut dan proses pengisian jabatan wakil presiden. Berdasarkan keterangan Ketua MPR, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon, sedangkan proses pengisian jabatan oleh MPR harus diselesaikan dalam waktu paling lambat 60 hari.

Dengan adanya tahapan tersebut, proses pengisian jabatan wakil presiden akan memasuki mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR. Golkar berharap seluruh proses dapat berjalan efektif agar kekosongan jabatan tersebut tidak berlangsung terlalu lama.