Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih menghadapi pekerjaan besar untuk memenuhi target penerimaan pajak hingga akhir 2026. Dalam dua bulan tersisa, otoritas pajak perlu mengoptimalkan penerimaan sekitar Rp500 triliun agar target yang ditetapkan dalam APBN dapat tercapai.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, berdasarkan perhitungan sementara, kekurangan penerimaan pajak yang harus dikejar masih berada di kisaran Rp500 triliun. Sementara itu, target penerimaan pajak sepanjang 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun.

"Angka pastinya di APBN KiTa akan kita umumkan, tetapi masih kurang di sekitar 500 triliun lagi berdasarkan perhitungan sementara, sisa target penerimaan pajak yang perlu dikejar masih berada di kisaran Rp500 triliun," jelas Bimo dalam wawancara, Kamis (12/11/2026).

Untuk mengejar kekurangan tersebut, DJP menyiapkan sejumlah instrumen kebijakan yang dapat mendukung optimalisasi penerimaan. Langkah yang dipertimbangkan mencakup pemungutan pajak dari marketplace, pengurangan sanksi administratif, penerapan global minimum tax, serta penguatan sistem pembayaran pajak digital melalui SPPT DLN.

Berbagai instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas basis penerimaan sekaligus meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan. DJP juga mengoptimalkan pendekatan administratif untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah behavioral nudging. Metode ini dilakukan melalui pemberian pengingat dan komunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wajib pajak agar kesadaran serta kepatuhan dalam membayar pajak meningkat.

Bimo menjelaskan, strategi DJP tidak hanya bertumpu pada fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak juga menjadi perhatian agar proses pemenuhan kewajiban perpajakan berlangsung secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pendekatan pelayanan tersebut diharapkan dapat membangun kepatuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan penerimaan tidak hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Dari sisi organisasi, DJP turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan melakukan fungsionalisasi pegawai. Penataan tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, terutama dalam aktivitas pengawasan dan pemeriksaan pajak.

Bimo menyebut langkah penguatan internal tersebut mulai terlihat dari peningkatan aktivitas pengawasan. Pada Agustus 2026, aktivitas pengawasan DJP tercatat meningkat sekitar 65% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Peningkatan juga terjadi pada kegiatan audit atau pemeriksaan pajak. Dalam periode yang sama, aktivitas pemeriksaan mengalami pertumbuhan sekitar 25%.

"Aktivitas pengawasan meningkat sekitar 65% pada Agustus 2026 dibandingkan Agustus 2025. Sementara itu, aktivitas audit atau pemeriksaan pajak mengalami peningkatan sekitar 25% dalam periode yang sama," terang Bimo.

Dengan sisa target sekitar Rp500 triliun, DJP menghadapi periode akhir tahun yang krusial dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Kombinasi kebijakan perpajakan, digitalisasi administrasi, pendekatan kepatuhan, serta penguatan pengawasan menjadi sejumlah strategi yang disiapkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak 2026.