Gibran Klaim Mundur demi Negara, Begini Langkah MPR Menyiapkan Pengganti Wapres
Jakarta, tripodnews.id - Gibran Rakabuming Raka mengklaim keputusan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 diambil secara sadar demi kepentingan bangsa dan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran menegaskan bahwa kepentingan negara dan masyarakat Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Meski demikian, ia tidak menguraikan secara terperinci alasan maupun persoalan yang melatarbelakangi keputusannya meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
"Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri," demikian bunyi surat Gibran yang dibacakan Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam surat tersebut, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Dengan demikian, pengunduran diri itu disebut sebagai keputusan pribadi, bukan akibat pemecatan ataupun tekanan dari pihak lain.
"Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," ujar Muzani saat membacakan isi surat tersebut.
Kendati demikian, alasan mendasar di balik keputusan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden masih belum terungkap. Muzani mengaku tidak menemukan penjelasan spesifik mengenai penyebab pengunduran diri dalam bagian surat yang dibacakannya kepada awak media.
"Tidak ada alasan yang disebutkan di situ. Ini masih panjang, masih ada lagi," kata Muzani.
MPR Siapkan Proses Penggantian Wakil Presiden
Menyusul diterimanya surat pengunduran diri Gibran, pimpinan MPR RI mulai mempersiapkan langkah politik dan konstitusional untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
Muzani mengungkapkan, Gibran berharap proses pengunduran dirinya tidak berlangsung berlarut-larut. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut, pimpinan MPR akan menggelar rapat pimpinan. Selanjutnya, rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan dilakukan untuk membahas langkah berikutnya, termasuk mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden.
Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mempersiapkan proses pengisian jabatan Wakil Presiden definitif setelah pengunduran diri tersebut.
"Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran. Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut," pungkasnya.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Publik kini menantikan proses konstitusional yang akan ditempuh MPR untuk menentukan pengganti Wakil Presiden sekaligus memastikan keberlangsungan pemerintahan.
