BI Dorong Transaksi Mata Uang Lokal, Perkuat Ketahanan Ekonomi Kawasan

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan kerja sama internasional melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan di tengah ketidakpastian global.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank) yang berlangsung pada 12–18 Oktober 2026 di Bangkok, Thailand.

Pertemuan tersebut mencakup pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20 atau Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Gubernur BI Destry Damayanti dan Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara.

Destry menilai, penguatan kerja sama internasional diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonomi kawasan, terutama di tengah risiko geopolitik, fragmentasi perdagangan, ancaman siber, dan gejolak pasar keuangan global.

Menurut dia, perluasan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan dan investasi dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang negara ketiga. Skema tersebut juga membantu menekan paparan pelaku ekonomi terhadap gejolak nilai tukar global.

"Dengan demikian, perluasan transaksi mata uang lokal dapat mendukung ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi gejolak eksternal,” ujar Destry, dikutip dari laman resmi BI.

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), diversifikasi rantai pasok, dan investasi energi berkelanjutan membuka peluang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi global. Karena itu, koordinasi kebijakan lintas negara dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan mengantisipasi berbagai risiko ekonomi.

Selain memperluas transaksi mata uang lokal, BI menekankan pentingnya sistem keuangan digital yang inovatif, aman, dan tepercaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Destry mengapresiasi capaian Presidensi G20 dalam memperjelas standar hukum dan regulasi bagi inovasi keuangan digital. Kerangka tersebut diharapkan memungkinkan inovasi berkembang dengan tetap menjaga pelindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan integritas pasar.

BI juga mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara yang bertujuan membuat transaksi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses.

“Kami mendukung peta jalan G20 untuk pembayaran lintas negara agar transaksi menjadi lebih cepat, murah, transparan, dan mudah diakses. Perbaikan ini akan memberi manfaat bagi dunia usaha, memfasilitasi perdagangan internasional, serta mendorong inklusi keuangan," tutur Destry.

Sejalan dengan upaya tersebut, BI terus mendorong pembayaran QR lintas negara dan penggunaan mata uang lokal untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung perdagangan, serta memperluas inklusi keuangan.

Di dalam negeri, digitalisasi pembayaran juga diperluas melalui penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan transaksi digital diharapkan dapat membantu pelaku usaha membangun rekam jejak transaksi dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal.

Dalam rangkaian pertemuan IMF-World Bank, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) untuk memperkuat ketahanan ekonomi dunia.

Agenda tersebut mencakup pemeliharaan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, perbaikan iklim usaha, serta modernisasi pasar tenaga kerja guna mendukung pertumbuhan sektor swasta.

Selain itu, agenda kebijakan tersebut menyoroti pemanfaatan AI dan digitalisasi yang didukung investasi pada infrastruktur digital serta energi berkelanjutan. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi di tengah perubahan teknologi dan dinamika global.

Kerja sama internasional juga menjadi perhatian dalam upaya mengatasi ketidakseimbangan ekonomi global, mengelola kerentanan utang, dan menjaga kelancaran perdagangan.

IMF turut menekankan pentingnya memperkuat jaring pengaman keuangan global, menyediakan pembiayaan sesuai kebutuhan negara anggota, serta melanjutkan reformasi kuota dan tata kelola lembaga tersebut.

Sementara itu, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 membahas penguatan kerja sama untuk membangun sektor keuangan yang inovatif dan berdaya tahan.

Sejalan dengan prioritas Presidensi G20 Amerika Serikat, pembahasan mencakup peningkatan efektivitas regulasi dan pengawasan, penyederhanaan regulasi, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pertemuan tersebut juga menandai serah terima Presidensi G20 Finance Track dari Amerika Serikat kepada Inggris.

Ke depan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan otoritas global untuk menjaga stabilitas makroekonomi, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.