Bahlil Sambut Usulan PIKI soal Energi Nuklir, PLTN Pertama Ditargetkan Beroperasi 2032
Jakarta, Tripodnews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, menyambut positif usulan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) terkait pemanfaatan energi nuklir di Indonesia.
Usulan tersebut dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pengembangan energi nuklir menjadi salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transisi menuju sistem kelistrikan rendah emisi.
Bahlil mengapresiasi gagasan yang disampaikan para akademisi dan cendekiawan PIKI. Menurutnya, masukan dari kalangan intelektual dapat memperkaya perumusan kebijakan pemerintah, khususnya dalam sektor energi dan hilirisasi.
“Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi,” ujar Bahlil, dikutip Senin (19/10/2026).
Rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir telah tercantum dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2025–2034 yang disahkan pada 26 Mei 2025.
Mengacu pada dokumen tersebut, PLTN pertama di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi pada 2032 di wilayah Sumatra. Pengembangan pembangkit nuklir selanjutnya direncanakan berlangsung pada 2033.
Pembangunan PLTN menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber energi untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai sumber energi guna memperkuat keandalan pasokan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi beremisi tinggi.
Meski demikian, pengembangan energi nuklir membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk aspek keselamatan, kesiapan teknologi, pembiayaan, regulasi, serta pengelolaan limbah radioaktif.
Bahlil mengungkapkan, Indonesia telah menerima tawaran kerja sama pengembangan teknologi nuklir dari sejumlah negara.
Pembahasan mengenai teknologi tersebut, kata dia, juga berlangsung ketika dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
“Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama,” ungkap Bahlil.
Tawaran dari Rusia, Jerman, Jepang, Korea, dan Kanada tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mempelajari berbagai pilihan teknologi yang dapat mendukung rencana pengembangan PLTN nasional.
Namun, penawaran teknologi tidak serta-merta berarti pemerintah telah menetapkan negara mitra atau teknologi tertentu. Keputusan pengembangan PLTN tetap memerlukan kajian menyeluruh sesuai kebutuhan energi, kemampuan pendanaan, serta standar keselamatan yang berlaku.
Selain membahas energi nuklir, Bahlil menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan organisasi cendekiawan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan sumbangan pemikiran dari berbagai kalangan untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program strategis, termasuk pengembangan energi dan hilirisasi industri.
Bahlil menyebut pemerintah telah meminta masukan dari kalangan perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kini, PIKI juga didorong menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko,” katanya.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas kontribusi para cendekiawan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional.
Bahlil juga membuka kesempatan bagi PIKI untuk berkontribusi dalam pengembangan 28 program hilirisasi yang menjadi agenda pemerintah.
Program tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, hingga pertanian.
Pelibatan organisasi cendekiawan diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pengembangan industri bernilai tambah, penguatan ekonomi nasional, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.
Dengan dukungan pemikiran dari kalangan akademisi dan organisasi intelektual, pemerintah berharap kebijakan hilirisasi dan transisi energi dapat berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia.
Sementara itu, rencana pengembangan PLTN menjadi salah satu agenda penting dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Realisasi program tersebut akan bergantung pada kesiapan regulasi, teknologi, pendanaan, serta pemenuhan standar keselamatan nuklir.
