Bahlil Sebut 11.000 Desa Belum Berlistrik, Pemerintah Targetkan Tuntas pada 2030
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan masih terdapat sekitar 11.000 desa di Indonesia yang belum memperoleh akses listrik. Pemerintah menargetkan seluruh desa di Tanah Air dapat menikmati layanan kelistrikan pada 2029–2030.
Untuk mencapai target tersebut, Bahlil meminta pemerintah daerah bersama PT PLN (Persero) mempercepat pendataan desa, dusun, hingga rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik secara memadai. Pendataan tersebut diperlukan agar program pemerataan energi dapat menjangkau masyarakat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil.
“Jadi itu yang pemerintah lakukan, agar semua desa dan dusun wajib untuk mereka mendapatkan hak yang sama, yaitu manfaat pelayanan daripada listrik. Dan listrik ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Bahlil saat meninjau Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Muara Baru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, sebagaimana dikutip pada 15 Oktober 2026.
Selain desa yang belum terjangkau jaringan listrik, pemerintah juga menghadapi persoalan jutaan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik sendiri. Karena itu, perluasan jaringan dan bantuan pemasangan sambungan baru menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemerataan akses energi.
Salah satu pelaksanaan program tersebut dilakukan di Dusun Prau Bosok, Desa Muara Baru, Kabupaten Karawang. Melalui Program Lisdes Tahun Anggaran 2025, pemerintah membangun jaringan tegangan menengah sepanjang 0,549 kilometer sirkuit, jaringan tegangan rendah sepanjang 0,91 kilometer sirkuit, serta satu gardu distribusi berkapasitas 50 kVA.
Pembangunan infrastruktur itu disiapkan untuk melayani 93 calon pelanggan rumah tangga yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pasokan listrik akibat rendahnya tegangan jaringan.
Bahlil menjelaskan, wilayah tersebut sebenarnya telah memiliki akses listrik. Namun, tegangan yang rendah menyebabkan aliran listrik belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kapasitas jaringan.
“Dulu, daerah ini, wilayah ini khususnya, itu sudah ada listrik. Tapi tegangannya rendah. Maka, arus yang masuk untuk mengalir listrik itu tidak maksimal. Program yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan arus masuknya listrik supaya kuat,” kata Bahlil.
Di samping pembangunan infrastruktur jaringan, pemerintah menjalankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk membantu rumah tangga kurang mampu memperoleh sambungan listrik secara mandiri.
Melalui BPBL, penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa instalasi listrik rumah, pengujian dan Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya penyambungan jaringan PLN dengan daya 900 VA, serta token listrik perdana senilai Rp100.000.
Di Kabupaten Karawang, program BPBL telah menjangkau 915 rumah tangga sepanjang 2025. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat yang belum memiliki sambungan sendiri.
Sementara pada 2026, pemerintah menargetkan BPBL menjangkau 683 rumah tangga di Kabupaten Karawang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 299 rumah tangga telah menikmati aliran listrik, 360 rumah tangga telah selesai dipasangi instalasi dan menunggu penyalaan, sedangkan 24 rumah tangga lainnya masih dalam proses pemasangan.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan jaringan melalui Lisdes serta bantuan sambungan melalui BPBL dapat mengurangi kesenjangan akses energi. Dengan dukungan pemerintah daerah dan PLN, target pemerataan layanan listrik hingga seluruh desa pada 2029–2030 diharapkan dapat tercapai.
