Sekjen KSPN Desak Prabowo Evaluasi Menteri Berkinerja Buruk, Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Jakarta, Tripodnews.id - Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Giofedi Rauf, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja kabinet dan mempertimbangkan perombakan menteri yang dinilai gagal mencapai target. Desakan tersebut disampaikan menyusul penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Dalam survei bertajuk Kinerja Dua Tahun Presiden Prabowo yang dilaksanakan pada 1–10 Oktober 2026, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo tercatat sebesar 44,5 persen. Angka tersebut turun dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Sementara itu, proporsi masyarakat yang kurang atau tidak puas mencapai 53,4 persen.
Giofedi menilai hasil survei tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kerja kabinet. Menurutnya, penurunan kepuasan publik tidak dapat dilepaskan dari pentingnya memastikan seluruh menteri mampu menerjemahkan program Presiden menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pemerintahan sangat ditentukan oleh kemampuan para menteri dalam menerjemahkan visi dan program Presiden menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika ada menteri yang kinerjanya buruk, tentu harus dievaluasi secara serius,” ujar Giofedi.
Selain hasil survei SMRC, Giofedi menyoroti laporan Rapor Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan pada Oktober 2026. Laporan tersebut memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan dan sejumlah menteri, dengan beberapa di antaranya memperoleh skor rendah.
Menurut Giofedi, hasil kedua kajian tersebut mengukur aspek berbeda, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menilai kinerja kabinet. Ia menegaskan evaluasi perlu dilakukan berdasarkan capaian program, efektivitas kebijakan, akuntabilitas anggaran, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.
Dari perspektif gerakan buruh, ia mengatakan evaluasi kementerian harus memperhatikan penciptaan lapangan kerja, perlindungan hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan industri nasional, dan penguatan sistem jaminan sosial.
“Bagi kaum buruh, yang paling penting adalah apakah lapangan kerja semakin terbuka, kesejahteraan meningkat, hak-hak pekerja terlindungi, dan industri nasional semakin kuat. Kalau target tidak tercapai dan persoalan masyarakat tidak terselesaikan, maka kinerja kementerian tersebut patut dievaluasi secara objektif,” katanya.
Giofedi menambahkan, evaluasi kabinet tidak seharusnya hanya mengandalkan satu survei. Pemerintah perlu menggunakan berbagai indikator untuk mengukur kinerja setiap kementerian secara objektif dan terukur.
Namun, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya menteri yang tidak mampu memenuhi target atau menjalankan program secara efektif, ia meminta Presiden mempertimbangkan langkah korektif, termasuk pergantian jabatan.
“Kami mendorong Presiden Prabowo untuk menempatkan kompetensi, kinerja, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam mengevaluasi kabinet. Menteri yang bekerja baik harus didukung, sedangkan yang tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya perlu dievaluasi secara serius. Jika diperlukan, perombakan kabinet harus menjadi pilihan,” ujar Giofedi.
Ia berharap momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Menurutnya, efektivitas kabinet menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pekerja dan keluarganya.
