Airlangga Bantah Rencana Pembagian HP Gratis

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pemerintah pernah membahas rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Namun, pemerintah memastikan program pembukaan rekening bank secara massal tetap berjalan dan ditargetkan mulai dilaksanakan pada kuartal IV 2026.

“Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Meski membantah adanya pembahasan mengenai pembagian HP gratis, Airlangga memastikan pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program pembukaan rekening massal.

"Itu (rekening massal) termasuk dalam program Q IV. Kita lagi siapin regulasinya," ujarnya.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat berjalan pada kuartal IV 2026, seiring dengan penyelesaian aturan yang diperlukan.

Untuk mendukung program pembukaan rekening secara massal, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun. Pelaksanaannya direncanakan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI.

Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Selain memperluas akses layanan perbankan, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat.

Melalui pembukaan rekening massal, pemerintah juga ingin memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, termasuk untuk mendukung penyaluran bansos secara digital.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyampaikan rencana penyediaan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau unbanked.

Hashim mengatakan, program tersebut menyasar sekitar 30 persen penduduk yang belum memiliki rekening bank. Inisiatif ini dirancang untuk mendorong penyaluran bantuan sosial secara digital sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Hashim menyampaikan, pemerintah menugaskan BSI dan BRI untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.

“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.

Digitalisasi Bansos 
Menurut Hashim, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat atau masuk dalam kategori gray economy (ekonomi abu-abu).

Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperluas basis penerimaan negara sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial.

Hashim menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.

Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target tersebut didukung oleh potensi aktivitas ekonomi informal yang diperkirakan mencapai 35–45 persen.

Meski demikian, Hashim belum merinci jadwal pasti pelaksanaan program, jumlah HP yang akan dibagikan, maupun alokasi anggaran khusus untuk penyediaan perangkat tersebut.

Dengan demikian, pemerintah saat ini memastikan program pembukaan rekening massal tetap dipersiapkan untuk pelaksanaan pada kuartal IV 2026, sementara rencana pembagian HP gratis masih belum menjadi kebijakan yang dibahas, menurut klarifikasi Airlangga Hartarto.