Penyaluran Kredit Program Pemerintah Tembus Rp294,6 Triliun, Lampaui Realisasi 2025

BALI – Realisasi penyaluran Kredit Program Pemerintah berhasil mencapai Rp294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur hingga 27 Oktober 2026. Capaian tersebut melampaui total penyaluran sepanjang 2025 yang tercatat sebesar Rp275,8 triliun, meskipun tahun anggaran 2026 masih menyisakan lebih dari dua bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kredit program memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” kata Airlangga dalam keynote speech pada International Fora for "Kredit Program Pemerintah" 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (29/10/2026).

Airlangga menjelaskan, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026 di tengah ketidakpastian global. Salah satu faktor yang menopang daya tahan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Porsi pembiayaan KUR terhadap total kredit UMKM nasional meningkat menjadi 30,6 persen. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan posisi 2019 yang tercatat sebesar 14,7 persen.

Khusus sepanjang 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp265,9 triliun atau 90,1 persen dari target tahun ini. Pembiayaan tersebut telah menjangkau 4,12 juta debitur.

Saat ini, pemerintah menjalankan lima skema utama kredit program yang diselaraskan dengan agenda Asta Cita. Kelima skema tersebut meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Alsintan (Kredit Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Program Perumahan (KPP), serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS).

Secara kumulatif sejak 2015, total penyaluran kredit program pemerintah telah mencapai Rp2.440 triliun melalui 58,1 juta akad kredit.

Dari sisi kualitas penyaluran, sebanyak 68 persen pembiayaan mengalir ke sektor produktif. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat relatif rendah, yakni sebesar 2,14 persen.

Airlangga mengatakan, kebijakan kredit program ke depan akan difokuskan pada penguatan pembiayaan produktif, peningkatan kelas usaha atau graduasi UMKM, serta integrasi data.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan kesejahteraan keuangan masyarakat melalui Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2026.

Menurut Airlangga, penguatan kesejahteraan keuangan menjadi langkah lanjutan setelah tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional menunjukkan perkembangan.

“Arah kredit program ke depan yaitu pembiayaan produktif, graduasi UMKM, serta integrasi data. Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kemarin baru me-launch yang namanya Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Bapak Presiden ingin agar keuangan tidak hanya bicara mengenai inklusif karena dari segi inklusif kita sudah mencapai 93 persen, dari segi literasi juga sekitar 63 persen, tetapi Pak Presiden ingin agar masyarakat mengerti financial welfare ataupun kesejahteraan keuangan melalui financial wellness, financial resilience, dan financial security. Ini yang menjadi tujuan daripada perubahan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” jelas Airlangga.

Ia menambahkan, Indonesia terbuka untuk menjalin kolaborasi sekaligus berbagi pengalaman mengenai pengelolaan ekosistem pembiayaan publik dengan mitra internasional.

“Indonesia siap berbagi pengalaman dalam membangun ekosistem kredit program. Kita tidak datang untuk sekadar menyalin model negara lain, tetapi untuk belajar dan memilih praktik terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Melalui kerja sama pemerintah, lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan, kredit program akan semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif,” pungkas Airlangga.

Akses Pembiayaan 
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan yang diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan.

Menurutnya, kombinasi inklusi dan literasi keuangan dapat membantu pelaku usaha beralih dari sektor informal menuju sektor formal. Transformasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian usaha sekaligus meningkatkan kualitas kondisi kerja.

“Karena dengan adanya financial inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal. Karena kalau ekonomi informal itu risikonya besar, kalau formal itu working condition-nya akan lebih bagus. Jadi memang sangat krusial untuk itu. Kemudian, kredit program ini bukan sekadar semacam tangan di atas. Kredit program ini sudah kita jadikan instrumen kebijakan untuk meningkatkan pemberdayaan,” jelas Dradjad.

Perluasan pembiayaan juga dilakukan melalui sinergi berbagai lembaga, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah, BUMN perbankan dan penjaminan, Bank Pembangunan Daerah (BPD), hingga mitra pembangunan internasional.

Sejumlah mitra yang terlibat dalam pengembangan ekosistem pembiayaan tersebut antara lain World Bank, Women's World Banking, dan KfW.

Pemerintah juga mendorong perluasan skema Kredit Program Perumahan (KPP) dengan target mencapai Rp50 triliun. Sementara itu, Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) menawarkan pembiayaan hingga Rp15 juta dengan bunga tetap sebesar 8 persen dan tanpa agunan tambahan.

Melalui penguatan berbagai skema tersebut, pemerintah berharap akses pembiayaan semakin merata di seluruh Indonesia. Selain mendukung pertumbuhan UMKM, kredit program juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.