Pemerintah Siapkan HP dan Rekening Digital Gratis untuk Masyarakat Unbanked
Pemerintah berencana menyediakan HP dan rekening digital bagi masyarakat unbanked untuk memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan penerimaan negara.
JAKARTA - Pemerintah berencana menyediakan telepon seluler (HP) dan rekening bank digital bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan atau unbanked. Program ini bertujuan memperluas inklusi keuangan, mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), serta meningkatkan penerimaan negara.
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan program tersebut menyasar sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank.
“Setiap warga akan memperoleh akses terhadap telepon seluler dan rekening digital sehingga dana bantuan dapat dikirim langsung ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10).
Menurut Hashim, pemerintah menugaskan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat. Pemerintah juga berencana menghapus biaya pembukaan rekening sebesar Rp50.000 agar masyarakat dapat mengakses layanan perbankan tanpa biaya awal.
“Pemerintah ingin mengubah perekonomian yang bergantung pada transaksi tunai menjadi perekonomian digital,” kata Hashim.
Digitalisasi Bansos untuk Perluas Inklusi Keuangan
Hashim menjelaskan, digitalisasi transaksi dapat membantu pemerintah memperluas akses layanan keuangan sekaligus meningkatkan transparansi penyaluran bansos. Melalui rekening digital, bantuan pemerintah diharapkan dapat disalurkan secara langsung kepada penerima tanpa bergantung pada transaksi tunai.
Selain itu, digitalisasi dinilai dapat mendorong masyarakat yang sebelumnya tidak menggunakan layanan perbankan untuk mulai memanfaatkan sistem keuangan formal.
Pelibatan BSI dan BRI dalam program tersebut diharapkan mempermudah masyarakat membuka rekening dan mengakses layanan keuangan digital. Namun, mekanisme pelaksanaan, persyaratan penerima, dan jadwal implementasi program masih belum dirinci.
Pemerintah Bidik Kenaikan Rasio Penerimaan Negara hingga 18 Persen
Selain memperluas inklusi keuangan, pemerintah berharap digitalisasi transaksi dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pencatatan aktivitas ekonomi yang lebih luas.
Hashim mengatakan, masih terdapat aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi atau berada dalam wilayah gray economy. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, pemerintah berharap basis penerimaan negara dapat diperluas.
Ia menyebut rasio penerimaan negara Indonesia saat ini masih berada di kisaran 12 persen. Angka tersebut, menurutnya, lebih rendah dibandingkan Kamboja yang mencapai 18 persen dan Vietnam sebesar 23 persen.
Pemerintah menargetkan rasio penerimaan negara meningkat menjadi 18 persen dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target ini antara lain didorong oleh potensi aktivitas ekonomi informal yang diperkirakan mencapai 35 persen hingga 45 persen.
Digitalisasi transaksi diharapkan dapat membantu meningkatkan keterlacakan aktivitas ekonomi dan memperkuat basis penerimaan negara. Meski demikian, pencapaian target tersebut akan bergantung pada pelaksanaan kebijakan, tingkat adopsi layanan digital, serta kemampuan pemerintah menjangkau aktivitas ekonomi yang belum tercatat.
Jadwal dan Anggaran Program HP Gratis Belum Dirinci
Meski telah menyampaikan rencana penyediaan HP dan rekening digital, Hashim belum merinci jadwal pelaksanaan program, jumlah perangkat yang akan disediakan, maupun alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Belum ada pula penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme distribusi HP, kriteria masyarakat penerima, dan skema operasional rekening digital yang akan digunakan.
Rincian tersebut menjadi penting untuk mengetahui cakupan program dan memastikan penyediaan perangkat serta akses perbankan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar belum terlayani sistem keuangan formal.
