174.694 Warga Terserang ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Layanan Kesehatan Diperkuat

JAKARTA - Sebanyak 174.694 warga di tujuh provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tercatat mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selama periode Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus dialami oleh balita.

Dampak karhutla dan kabut asap terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, meminta pemerintah memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, mulai dari kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, hingga layanan rujukan bagi pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

“Kabut asap yang berkepanjangan memerlukan penanganan kesehatan yang mengikuti lama dan tingkat paparan masyarakat,” kata Yahya dalam keterangan resminya, Selasa (13/10/2026).

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), tujuh provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

DPR Minta Penanganan ISPA akibat Kabut Asap Diperkuat
Yahya menilai tingginya jumlah kasus ISPA akibat karhutla harus direspons melalui pelayanan kesehatan yang terintegrasi dengan informasi kualitas udara di setiap wilayah.

Menurutnya, daerah dengan tingkat paparan asap tinggi perlu mendapatkan dukungan tenaga kesehatan, persediaan obat-obatan, dan fasilitas medis sesuai kebutuhan penduduk.

“Wilayah dengan paparan tinggi perlu memperoleh penguatan tenaga, persediaan medis, dan kemampuan rujukan berdasarkan kebutuhan penduduk,” ujarnya.

Yahya juga menekankan pentingnya penerapan sistem triase di fasilitas kesehatan. Sistem tersebut diperlukan untuk memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi agar masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera dapat diprioritaskan.

Selain memperkuat fasilitas kesehatan, pemerintah didorong melakukan penjangkauan aktif melalui layanan kesehatan dan fasilitas berbasis masyarakat untuk menemukan warga yang membutuhkan pertolongan.

Karhutla Ancam Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
Selain meningkatkan risiko gangguan pernapasan, karhutla dan kabut asap juga mengancam keselamatan masyarakat akibat menurunnya jarak pandang.

Yahya mengutip laporan Kemenkes per 9 September 2026 yang mencatat empat korban meninggal dunia terkait karhutla, terdiri atas tiga orang di Kalimantan Tengah dan satu orang di Kalimantan Barat.

Risiko keselamatan juga terlihat dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan sembilan kendaraan di Tulang Bawang, Lampung, pada 7 Oktober 2026. Dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian yang disebut berlangsung ketika jarak pandang menurun drastis akibat kabut asap.

“Ini menjadi sebuah keprihatinan, bagaimana karhutla telah menjadi momok bagi banyak orang, bahkan warga negara tetangga juga ikut merasakan dampaknya. Kita harap pemerintah bisa melakukan berbagai intervensi untuk segera menyelesaikan karhutla,” kata Yahya.

Bayi hingga Lansia Jadi Kelompok Rentan Paparan Asap
Yahya meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan yang berisiko mengalami dampak kesehatan lebih berat akibat paparan asap karhutla.

Kelompok tersebut meliputi bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan atau kondisi kesehatan lain yang dapat meningkatkan risiko akibat paparan asap.

Ia juga mendorong penyediaan tempat dengan kualitas udara yang lebih bersih bagi masyarakat yang tidak dapat menghindari paparan asap di rumah.

Menurut Yahya, fasilitas tersebut perlu memperhatikan kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, serta kemudahan akses bagi kelompok rentan.

“Termasuk kapasitas, kualitas udara di dalam ruangan, dan kemudahan akses kelompok rentan,” tambah legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII tersebut.

Pemerintah Diminta Perkuat Informasi Kesehatan soal Karhutla
Selain meningkatkan layanan medis, Yahya menilai pemerintah perlu memperkuat penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat selama karhutla berlangsung.

Informasi tersebut perlu mencakup pembatasan aktivitas di luar ruangan, penggunaan alat pelindung yang sesuai, serta gejala kesehatan yang mengharuskan seseorang segera mendapatkan pertolongan medis.

Menurutnya, informasi kesehatan harus diperbarui berdasarkan kondisi kualitas udara di setiap wilayah dan disebarluaskan melalui saluran yang mudah diakses masyarakat.

“Informasi harus diperbarui berdasarkan keadaan setempat serta disampaikan melalui saluran yang dapat dijangkau masyarakat. Perlindungan perlu membantu keluarga mengambil keputusan sehari-hari. Panduan yang jelas dan layanan yang mudah dijangkau akan memperkuat kemampuan warga menjaga kesehatannya,” paparnya.

DPR Minta Pekerja di Luar Ruangan Ikut Dilindungi
Perlindungan terhadap dampak kabut asap juga perlu diberikan kepada pekerja yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan.

Yahya mendorong Kementerian Ketenagakerjaan bersama pemberi kerja untuk menilai risiko paparan asap dan menyesuaikan aktivitas kerja serta perlindungan pekerja berdasarkan kondisi di lapangan.

“Warga terdampak karhutla berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan keamanan, termasuk keamanan untuk tetap memiliki pekerjaan jika tidak bisa keluar rumah akibat asap pekat karhutla,” ucapnya.

Yahya menegaskan, Komisi IX DPR RI akan meminta pemerintah menyampaikan perkembangan secara berkala, baik mengenai penanganan karhutla maupun upaya melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat yang terdampak.

“Kami dari Komisi IX DPR akan meminta update berkala dari pemerintah, baik mengenai kondisi karhutlanya maupun perlindungan bagi warga terdampak,” tutup Yahya.