Menkeu Waspadai Inflasi Pangan Akibat Kekeringan, Harga Beras dan Cabai Jadi Sorotan

JAKARTA - 

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mewaspadai potensi kenaikan harga pangan atau volatile food di tengah kondisi kekeringan yang berisiko mengganggu produksi. Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus mengendalikan tekanan inflasi.

Suahasil mengatakan inflasi saat ini mencapai 3,2% dan masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia (BI). Menurutnya, komponen inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah (administered prices) masih terkendali.

"Yang perlu kita waspadai adalah volatile food karena sedang dalam kekeringan. Jadi memang harus kita waspadai terus ke depannya, seperti apa produksi barang-barang kita,” ujar Suahasil di Mahkamah Agung, Selasa (3/11/2026).

Dia menjelaskan pemerintah terus meningkatkan koordinasi untuk memastikan ketersediaan pangan. Pemantauan terhadap perkembangan produksi dan harga berbagai komoditas pangan juga dilakukan agar tekanan inflasi tetap terkendali.

“Pangan kita yang harganya itu memang mesti kita perhatikan terus-menerus,” katanya.

Terkait potensi dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester II 2026, Suahasil belum memberikan kesimpulan. Pemerintah masih menunggu data pertumbuhan ekonomi yang dijadwalkan diumumkan pada pekan ini.

“Nanti kita lihat pertumbuhan ekonomi kan minggu ini diumumkan, ya. Kita lihat angkanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) juga mewaspadai risiko kenaikan inflasi pangan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027. BI memprioritaskan pengamanan pasokan beras, cabai, dan bawang merah, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bali dan Nusa Tenggara (Bali Nusra), serta Sumatra.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada September 2026 mencapai 3,28% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, inflasi pangan bergejolak (volatile food) meningkat menjadi 5,03%.

“Memang El Nino ini berpengaruh karena sekarang terlihat berkepanjangan dan diperkirakan akan lebih dari tahun 2026, akan awal 2027,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Ricky menyebut tekanan inflasi pangan tertinggi terjadi di wilayah Sulampua sebesar 8,63% dan Kalimantan sebesar 7,62%.

Di wilayah Sulampua, kenaikan harga terutama berasal dari cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol. Sementara itu, tekanan inflasi di Kalimantan dipicu kenaikan harga beras, cabai, telur ayam ras, dan sejumlah komoditas ikan.

Menurut Ricky, fenomena El Nino berkepanjangan paling berisiko mengganggu produksi dan pasokan beras, cabai, serta bawang merah. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BI mendorong penguatan kerja sama antardaerah, fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah.

Langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat penyaluran pasokan pangan dari daerah surplus ke daerah defisit sehingga ketersediaan komoditas dan stabilitas harga tetap terjaga.

“Fokus Bank Indonesia di daerah adalah menjaga suplai dari komoditas utama tersebut,” kata Ricky.

Untuk jangka panjang, BI mendorong penerapan praktik pertanian yang baik (good agriculture practices), pembangunan infrastruktur irigasi, serta pemanfaatan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

BI juga mengembangkan dasbor rantai pasok bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dasbor tersebut digunakan untuk memantau stok pangan, daerah surplus dan defisit, biaya distribusi, hingga jalur distribusi pangan yang paling efisien.

Ricky menegaskan BI akan mengoptimalkan peran 46 kantor perwakilannya di daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi pangan, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan stabilitas harga di tengah risiko kekeringan dan dampak El Nino hingga awal 2027.