Fitch Ratings memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah belum akan mencapai target 8% yang dicanangkan pemerintah. Meski lembaga pemeringkat tersebut telah menaikkan estimasi pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia menjadi 4,9% dari sebelumnya 4,7%, kesenjangan dengan target pemerintah masih cukup lebar.

Dalam laporan bertajuk Indonesia’s Medium-Term Growth to Remain Below Government Target yang diterbitkan pada 21 Oktober 2026, Fitch menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi membutuhkan perubahan struktural yang lebih mendalam. Reformasi yang berjalan saat ini diperkirakan belum cukup kuat untuk mendorong produktivitas dan memperbesar kapasitas produksi nasional secara signifikan.

Fitch memperkirakan dampak reformasi struktural terhadap produktivitas faktor total atau total factor productivity (TFP) dan pendalaman modal masih terbatas. Padahal, kedua faktor tersebut berperan penting dalam menentukan kemampuan perekonomian menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas makroekonomi.

Tantangan tersebut muncul ketika perekonomian Indonesia sebenarnya masih menunjukkan kinerja yang relatif solid. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,4% secara tahunan pada semester I/2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sepanjang 2025 yang sebesar 5,1%.

Fitch memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% sepanjang 2026. Namun, laju ekspansi diperkirakan kehilangan momentum pada semester kedua tahun ini, terutama karena dukungan belanja pemerintah berpotensi berkurang setelah realisasi fiskal lebih besar pada enam bulan pertama.

Kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan juga diperkirakan melemah. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi menahan laju ekonomi, meskipun Indonesia masih menghadapi tekanan dari kenaikan harga energi global.

Untuk dua tahun berikutnya, Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 4,9% pada 2027 dan 2028. Proyeksi tersebut sejalan dengan penyesuaian estimasi pertumbuhan ekonomi potensial yang digunakan lembaga tersebut dalam menilai prospek jangka menengah Indonesia.

Menurut Fitch, mempertahankan stabilitas ekonomi dan keuangan sekaligus mengejar pertumbuhan 8% bukan perkara mudah tanpa reformasi yang lebih signifikan. Pemerintah juga dinilai perlu mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas agar peningkatan aktivitas ekonomi dapat memperkuat kapasitas produktif dan memberikan dampak yang lebih luas.

Selain persoalan produktivitas, Fitch menyoroti risiko ketidakpastian kebijakan yang meningkat. Lembaga tersebut menilai pemusatan kewenangan pengambilan keputusan berpotensi memengaruhi konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi.

Risiko tersebut berkaitan dengan keputusan Fitch pada Maret 2026 yang mengubah prospek peringkat utang negara Indonesia dari stabil menjadi negatif. Penilaian itu mencerminkan perhatian terhadap perkembangan kebijakan dan implikasinya terhadap kepercayaan investor serta pengelolaan ekonomi nasional.

Tekanan terhadap rupiah dan penyangga eksternal Indonesia turut menjadi perhatian sepanjang 2026. Fitch mengaitkan perkembangan tersebut dengan kekhawatiran mengenai kredibilitas kebijakan, disiplin fiskal, dan tata kelola pasar modal.

Meski demikian, tekanan tersebut dinilai mereda setelah pemerintah dan otoritas terkait mengambil langkah cepat untuk menopang rupiah. Pengangkatan gubernur bank sentral yang baru secara cepat juga disebut membantu meredakan tekanan yang muncul.

Fitch menaikkan proyeksi pertumbuhan tren ekonomi Indonesia menjadi 4,9% dari 4,7%, tetapi menegaskan bahwa angka tersebut masih jauh dari sasaran pemerintah. Dalam laporan tersebut, Fitch menyatakan, “Fitch menaikkan perkiraan pertumbuhan PDB tren menjadi 4,9% dari sebelumnya 4,7%, namun angka ini masih jauh di bawah target jangka menengah pemerintah sebesar 8%.”

Perbedaan proyeksi itu memperlihatkan bahwa tantangan Indonesia bukan semata-mata menjaga pertumbuhan tahunan di kisaran 5%, melainkan meningkatkan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. Tanpa reformasi yang lebih kuat, peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta konsistensi kebijakan, target pertumbuhan 8% berpotensi tetap sulit dicapai di tengah kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan.