Beban Bunga Utang Capai 24% Penerimaan Pajak, CELIOS Dorong Evaluasi Belanja Pemerintah

Jakarta, 13 Oktober 2026 – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti meningkatnya beban pembayaran bunga utang pemerintah yang dinilai berpotensi mempersempit ruang fiskal Indonesia. Berdasarkan laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, pembayaran bunga utang disebut telah menyerap sekitar 24% dari total penerimaan pajak.

CELIOS menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah karena besarnya kewajiban pembayaran bunga dapat mengurangi fleksibilitas anggaran untuk membiayai pembangunan dan berbagai program pelayanan publik. Di tengah kebutuhan belanja negara yang terus berkembang, pengelolaan utang dan penentuan prioritas pengeluaran dinilai semakin penting.

Dalam laporan tersebut, CELIOS menyarankan pemerintah mengevaluasi program belanja yang dianggap belum mendesak atau berpotensi menimbulkan pemborosan. Salah satu program yang disoroti adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Banyak cara kreatif untuk mengurangi beban utang, tentu dimulai dari pengurangan beban belanja program yang tidak urgen, dan boros seperti MBG dan KDMP,” demikian rekomendasi CELIOS sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut.

Ketergantungan pada Surat Berharga Negara Perlu Diwaspadai

CELIOS juga menyoroti struktur pembiayaan utang pemerintah yang didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen tersebut disebut mencakup sekitar 88% dari total utang pemerintah.

Menurut CELIOS, ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang perlu dicermati, terutama ketika suku bunga meningkat dan kemampuan fiskal untuk menanggung kewajiban utang dinilai menghadapi tekanan. Kombinasi kedua kondisi tersebut berpotensi meningkatkan beban pembayaran bunga dan membatasi kapasitas pemerintah dalam membiayai kebutuhan pembangunan.

Karena itu, CELIOS mendorong pemerintah mengevaluasi strategi pembiayaan defisit serta memperkuat pengelolaan fiskal. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan pembiayaan negara tetap dapat dipenuhi tanpa memperbesar tekanan terhadap anggaran dalam jangka panjang.

Selain mengevaluasi belanja, CELIOS mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan negosiasi ulang kewajiban utang melalui skema debt swap atau pertukaran utang, serta debt cancellation atau penghapusan utang. Kedua opsi tersebut dipandang sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan pembayaran utang, meskipun penerapannya memerlukan pertimbangan terhadap ketentuan perjanjian, kepentingan kreditur, dan konsekuensi fiskal.

CELIOS Usulkan Penyesuaian Kebijakan Pajak

Di sisi penerimaan negara, CELIOS merekomendasikan perubahan kebijakan perpajakan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Usulan tersebut mencakup pemberlakuan kembali tarif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5%.

CELIOS juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 8%. Rekomendasi ini diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui penyesuaian beban pajak bagi pelaku usaha dan konsumen.

Kendati demikian, perubahan tarif pajak perlu diperhitungkan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menimbang potensi dampaknya terhadap konsumsi, arus kas pelaku usaha, kepatuhan pajak, serta penerimaan negara agar kebijakan yang diterapkan tetap sejalan dengan kebutuhan menjaga kesehatan fiskal.

Penyelesaian Utang Whoosh Jadi Perhatian

CELIOS turut menyoroti kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Dalam laporan tersebut, lembaga riset itu merekomendasikan penyelesaian melalui skema penghapusan utang, alih-alih mengalihkan beban pembiayaannya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rekomendasi tersebut menempatkan penyelesaian kewajiban proyek sebagai bagian dari upaya mengelola risiko fiskal. Namun, opsi penghapusan utang memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk mempertimbangkan struktur pembiayaan proyek, perjanjian yang berlaku, serta konsekuensi bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, CELIOS mendorong pembenahan kebijakan insentif fiskal agar anggaran negara dapat lebih efektif mendukung kegiatan ekonomi. Kebijakan insentif dinilai perlu dirancang secara tepat sasaran sehingga mampu mendorong produktivitas dan aktivitas usaha tanpa menambah tekanan yang tidak perlu terhadap keuangan negara.

Secara keseluruhan, rekomendasi CELIOS menekankan perlunya keseimbangan antara pengendalian belanja, pengelolaan utang, dan reformasi perpajakan. Evaluasi terhadap ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk menjaga ruang fiskal sekaligus memastikan pemerintah memiliki kapasitas yang memadai dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.