Bahlil Tunda Ekspor Listrik, Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas
Bahlil Lahadalia menyebut rencana ekspor listrik Indonesia masih dikaji. Pemerintah juga mempertimbangkan harga dan manfaat kerja sama ASEAN Power Grid.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyatakan rencana ekspor listrik ke negara lain masih dalam tahap kajian. Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan listrik dalam negeri sebelum memutuskan untuk menjual energi listrik ke luar negeri.
Bahlil menegaskan, ekspor listrik belum akan direalisasikan dalam waktu dekat karena pasokan listrik nasional masih dibutuhkan untuk memenuhi permintaan domestik.
“Dan kita sampai dengan hari ini, masih melakukan kajian, untuk tahapan proses ekspor listrik ke negara lain,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (26/10/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah akan menghitung dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan terkait rencana ekspor listrik tersebut.
“Karena kita masih butuhkan listrik banyak di negara kita. Jadi mungkin, belum dalam waktu dekat kali ya. Tapi semuanya akan kita kaji lagi. Kita hitung itu, kita timbang-timbang lagi,” ujarnya.
Rencana ekspor listrik menjadi salah satu agenda kerja sama energi regional yang tengah dipertimbangkan pemerintah. Namun, pemenuhan kebutuhan listrik domestik tetap menjadi pertimbangan utama sebelum Indonesia membuka peluang penjualan listrik ke negara lain.
Bahlil menyampaikan bahwa keputusan ekspor listrik akan ditentukan setelah pemerintah menyelesaikan kajian dan perhitungan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
Dengan demikian, rencana ekspor listrik Indonesia belum dapat dipastikan waktu realisasinya.
Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya belum menandatangani kesepakatan ASEAN Power Grid karena skema kerja sama yang ditawarkan dinilai belum memberikan keuntungan seimbang bagi seluruh pihak.
Menurut Bahlil, Menteri Energi Malaysia telah membahas pengembangan jaringan listrik ASEAN dengan dirinya. Kerja sama tersebut juga menjadi salah satu komitmen yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila.
“Dan tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan karena betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken,” kata Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Selasa (22/9/2026).
Bahlil mengatakan Indonesia pada prinsipnya terbuka terhadap pengembangan konektivitas listrik antarnegara ASEAN. Terlebih, sejumlah negara tetangga telah menyampaikan permintaan agar Indonesia dapat mengekspor listrik.
Meski demikian, pemerintah ingin memastikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ASEAN Power Grid memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi semua pihak.
Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak menutup peluang untuk mengekspor listrik ke negara lain. Namun, kerja sama tersebut harus didasarkan pada kesepakatan harga yang menguntungkan kedua belah pihak.
“Bagi kami Indonesia enggak apa-apa kita ekspor. Kan kita harus saling membantu. Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa aspek harga menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kesepakatan ASEAN Power Grid. Menurutnya, kerja sama tidak dapat disebut saling menguntungkan apabila manfaat ekonomi yang diterima masing-masing pihak tidak seimbang.
“Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win,” tutur Bahlil.
Pemerintah akan terus mengkaji rencana ekspor listrik dan skema kerja sama jaringan listrik ASEAN dengan mempertimbangkan kebutuhan energi domestik serta manfaat ekonomi bagi Indonesia.
