Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.385 Triliun pada Kuartal III 2026
BI mencatat utang luar negeri Indonesia mencapai Rp8.385,4 triliun pada kuartal III 2026, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD458,9 miliar atau setara Rp8.385,4 triliun pada kuartal III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi ULN pada kuartal II 2026 yang tercatat sebesar USD455,4 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan kenaikan ULN Indonesia terutama dipengaruhi oleh peningkatan utang luar negeri pemerintah di tengah penurunan ULN sektor swasta.
"Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta," ungkap Denny dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).
Meski mengalami kenaikan, BI memastikan posisi ULN Indonesia masih dalam kondisi terjaga. Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2 persen (year-on-year/yoy).
Denny menjelaskan, posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2026 mencapai USD220,2 miliar, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar USD216,3 miliar.
Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman. Kondisi ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang dinilai tetap terjaga.
Pemerintah, lanjut Denny, berkomitmen menjaga kredibilitas pengelolaan utang dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ujarnya.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung sektor produktif. Pengelolaannya juga tetap memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainabilitas utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 22 persen dari total ULN pemerintah. Selanjutnya, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
Sementara itu, posisi ULN swasta pada kuartal III 2026 tercatat sebesar USD196,3 miliar. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan kuartal II 2026 yang mencapai USD196,7 miliar.
Penurunan ULN swasta tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya posisi utang kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) maupun kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut mencakup 80,5 persen dari total ULN swasta.
BI menilai struktur ULN Indonesia masih berada dalam kondisi sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal tersebut tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada kuartal III 2026. Selain itu, struktur utang didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN Indonesia.
Kondisi ULN pemerintah juga dinilai tetap sehat karena seluruh utangnya merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, ULN swasta didominasi utang jangka panjang dengan pangsa sebesar 76,6 persen dari total ULN swasta.
Denny menegaskan, BI bersama pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN. Langkah tersebut dilakukan agar utang luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.
