KSPI Desak Pemerintah Segera Terbitkan Aturan Dana Cadangan Pesangon
KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan dana cadangan pesangon untuk menjamin hak pekerja saat terkena PHK.
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelaksanaan dana cadangan pesangon. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Presiden KSPI sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, menilai aturan tersebut penting untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan hak pesangon ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga dinyatakan pailit.
Menurut Said Iqbal, persoalan utama pembayaran pesangon selama ini bukan terletak pada besaran hak pekerja yang telah diatur dalam undang-undang, melainkan kepastian realisasi pembayarannya.
Dia menyebut masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan pesangon ketika terkena PHK karena perusahaan tidak memiliki dana, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajiban pembayaran.
“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, melalui mekanisme dana cadangan pesangon, pengusaha diwajibkan menyisihkan dana dalam bentuk iuran yang disetorkan kepada lembaga penyelenggara yang ditetapkan pemerintah.
Dana tersebut nantinya dipisahkan dari kekayaan perusahaan sehingga tidak dapat digunakan untuk kebutuhan operasional maupun kepentingan bisnis lainnya.
Said Iqbal menegaskan, dana cadangan pesangon bukan merupakan program jaminan sosial, melainkan kewajiban pengusaha untuk menjamin pemenuhan hak pekerja. Dengan mekanisme tersebut, pekerja diharapkan tetap memperoleh pesangon meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau kepailitan.
“Kalau terjadi PHK, tidak ada lagi buruh yang tidak mendapatkan pesangon. Sekalipun perusahaan pailit, buruh tidak perlu lagi hanya menagih kepada pengusaha atau kurator. Buruh bisa datang kepada lembaga penyelenggara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal meminta pemerintah melakukan perhitungan aktuaria untuk menentukan besaran iuran dana cadangan pesangon. Perhitungan tersebut perlu mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, serta besaran upah pekerja.
Dia mengungkapkan, dalam pembahasan gagasan serupa pada masa Menteri Tenaga Kerja Erman Suparno, sempat muncul simulasi besaran iuran sekitar 3,3 persen. Namun, angka tersebut bukan merupakan besaran iuran yang telah ditetapkan untuk program dana cadangan pesangon saat ini.
Selain menentukan besaran iuran, KSPI juga meminta pemerintah memastikan adanya penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran dana cadangan pesangon.
Menurut Said Iqbal, perusahaan yang tidak membayar iuran dapat dikenai sanksi administratif hingga penutupan kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada pekerja juga dapat menghadapi konsekuensi pidana berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan.
“Kalau tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, ada sanksi administratif sampai penutupan perusahaan. Tetapi kalau kemudian tidak membayar pesangon kepada pekerja, ada ketentuan pidana tersendiri,” tegasnya.
Said Iqbal menambahkan, pemerintah perlu segera menetapkan mekanisme pembayaran dan besaran iuran, lembaga penyelenggara, tata kelola dana, hingga mekanisme pencairan pesangon kepada pekerja.
Dia menyebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 memberikan waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksanaan. Karena itu, KSPI dan Partai Buruh akan menyusun analisis untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta berkoordinasi dengan pimpinan DPR dan jajaran pemerintah terkait.
Menurut Said Iqbal, kebijakan dana cadangan pesangon bertujuan memberikan income security atau kepastian pendapatan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat PHK.
“Dana cadangan pesangon justru menjawab persoalan agar buruh pasti mendapatkan pesangon. Pengusaha juga jangan takut, karena ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pengusaha membayar secara bertahap melalui iuran, sedangkan buruh mendapatkan kepastian haknya,” pungkas Said Iqbal.
