Selasa, 17 Nov 2026 NewsEkonomiSportOtomotifWisata
Breaking
Beranda › Ekonomi
Ekonomi

Menkeu Jelaskan Alasan Pemerintah Kenakan Pajak Transaksi Digital

✍️ Fernando 🕒 17 Nov 2026 👁️ 0x dibaca
Menteri Keuangan Suahasil Nazara
Menteri Keuangan Suahasil Nazara Foto: Istimewa

Menkeu Suahasil Nazara menjelaskan pajak transaksi digital bertujuan menciptakan persaingan setara antara marketplace dan toko konvensional.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan alasan pemerintah menerapkan pemungutan pajak terhadap perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang setara antara pelaku perdagangan digital dan ritel konvensional.

Suahasil menilai, transaksi jual beli melalui platform digital perlu mendapatkan perlakuan perpajakan yang seimbang dengan perdagangan secara langsung di toko fisik. Dengan demikian, tidak terjadi ketimpangan beban pajak yang dapat memengaruhi persaingan usaha antara kedua sektor tersebut.

Dia mencontohkan pembelian barang kebutuhan sehari-hari, seperti tisu. Konsumen yang membeli produk tersebut di toko konvensional dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Sementara itu, apabila barang serupa dibeli melalui toko online yang belum ditunjuk sebagai pemungut pajak, transaksi tersebut tidak dikenakan pemungutan pajak yang sama.

Menurut Suahasil, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital.

"Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field," ujar Suahasil, dikutip Senin (16/11/2026).

Dia menegaskan, penerapan aturan pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan level playing field atau kesetaraan persaingan antara bisnis konvensional dan digital.

"Jadi, menjaga level playing field ini esensi dari PMSE yang sedang mulai diterapkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak digital mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026.

Regulasi yang menjadi dasar pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat marketplace untuk melaksanakan pemungutan pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

Penunjukan keempat platform tersebut menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam memperkuat penerimaan negara sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan di sektor perdagangan digital.

Bimo menyampaikan, realisasi penerimaan dari kebijakan pemungutan pajak PMSE akan mulai dilaporkan pada November 2026. Penyetoran pembayaran dijadwalkan pada 15 November 2026, sedangkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan pada 20 November 2026.

"Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat," pungkas Bimo. 

F
FernandoPemimpin Redaksi
💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update