Tiga IUP Anak Usaha Harita Nickel di Pulau Obi Berakhir April 2029, Ini Rinciannya
JAKARTA – Tiga izin usaha pertambangan (IUP) anak usaha PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, tercatat akan berakhir pada April 2029. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Gane Permai Sentosa (GPS), PT Jikodolong Megah Pertiwi (JMP), dan PT Obi Anugerah Mineral (OAM), dengan total luas konsesi mencapai sekitar 4.937,23 hektare.
Informasi tersebut tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian interim Harita Nickel per 30 September 2026. Ketiga perusahaan memiliki IUP Operasi Produksi dengan tanggal berakhir yang berdekatan, yakni pada 5 dan 6 April 2029.
GPS memiliki wilayah pertambangan di Loji, Pulau Obi, dengan luas konsesi 1.276,99 hektare. IUP Operasi Produksi perusahaan tersebut berlaku sampai 5 April 2029 berdasarkan surat Nomor 39/1/IUP/PMA/2020.
Dalam catatan laporan keuangan, Harita Nickel menjelaskan bahwa perpanjangan tahap kedua IUP Operasi Produksi GPS telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara pada 14 September 2020.
"Pada tanggal 14 September 2020, berdasarkan surat No. 39/1/IUP/PMA/2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara telah menyetujui perpanjangan tahap kedua IUP Operasi Produksi GPS yang akan berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2029," tulis perusahaan dalam Catatan 1 laporan keuangan.
Sementara itu, JMP mengelola wilayah pertambangan di Jikodolong, Pulau Obi, dengan luas konsesi 1.884,84 hektare. Perusahaan mengantongi IUP Operasi Produksi Nomor 502/2/DPMPTSP/I/2019 yang berlaku hingga 6 April 2029.
Adapun OAM memiliki wilayah pertambangan seluas 1.775,4 hektare. IUP Operasi Produksi perusahaan tersebut diterbitkan berdasarkan surat Nomor 502/3/DPMPTSP/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019 dan berlaku sampai 5 April 2029.
Dari sisi struktur kepemilikan, GPS merupakan entitas anak yang dimiliki langsung oleh Harita Nickel sebesar 99%. Sementara itu, JMP dan OAM menjadi entitas anak tidak langsung melalui GPS, dengan persentase kepemilikan masing-masing sebesar 99,60%.
Dengan demikian, ketiga perusahaan tersebut merupakan bagian dari struktur usaha Harita Nickel yang mengelola wilayah pertambangan di Pulau Obi. Masa berlaku izin hingga April 2029 menjadi salah satu informasi penting dalam melihat profil perizinan dan aset pertambangan grup perusahaan.
Cadangan Nikel GPS Tersisa 32,32 Juta Ton
Selain mengungkap masa berlaku izin, laporan keuangan Harita Nickel juga memuat informasi mengenai cadangan dan produksi bijih nikel di sejumlah wilayah tambang. Salah satunya adalah wilayah Loji yang dikelola GPS.
Per 30 September 2026, GPS mencatat total cadangan bijih nikel sebesar 42,50 juta metrik ton basah. Dari jumlah tersebut, sisa cadangan yang dilaporkan mencapai 32,32 juta metrik ton basah.
Pada periode yang berakhir 30 September 2026, produksi bijih nikel GPS tercatat sebesar 6,79 juta metrik ton basah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 6,11 juta metrik ton basah.
Peningkatan produksi tersebut menunjukkan adanya kenaikan volume produksi bijih nikel GPS dibandingkan periode sebelumnya. Namun, angka produksi dan sisa cadangan perlu dibaca sesuai definisi serta basis perhitungan yang digunakan perusahaan dalam laporan keuangannya.
Untuk wilayah Jikodolong, JMP mencatat total cadangan bijih nikel sebesar 12,20 juta metrik ton basah. Dalam tabel cadangan hingga 30 September 2026, perusahaan belum mencatat adanya produksi kumulatif.
Sementara itu, laporan keuangan yang menjadi rujukan mencantumkan informasi luas wilayah dan masa berlaku IUP OAM, tetapi tidak menyajikan angka cadangan bijih nikel perusahaan tersebut dalam pengungkapan yang sama.
Data tersebut memberikan gambaran mengenai aset sumber daya nikel yang dilaporkan GPS dan JMP di Pulau Obi. Meski demikian, besaran cadangan tidak dapat secara langsung diterjemahkan menjadi estimasi umur tambang karena keberlanjutan produksi juga dipengaruhi kapasitas operasional, kondisi teknis, keekonomian, dan ketentuan perizinan.
IUP Utama Kawasi Berlaku hingga 2030
Di luar tiga IUP anak usaha yang berakhir pada 2029, Harita Nickel juga memiliki IUP Operasi Produksi utama di kawasan Kawasi, Pulau Obi. Izin tersebut tercatat berlaku hingga 8 Februari 2030 dengan luas wilayah mencapai 4.247 hektare.
IUP Kawasi diterbitkan berdasarkan surat Nomor 41/1/IUP/PMA/2020. Dalam laporan per 30 September 2026, wilayah tersebut memiliki total cadangan bijih nikel sebesar 92,40 juta metrik ton basah, dengan sisa cadangan yang dilaporkan mencapai 64,03 juta metrik ton basah.
Produksi bijih nikel di wilayah Kawasi tercatat sebesar 20,18 juta metrik ton basah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,98 juta metrik ton basah.
Selain produksi pada periode pelaporan, perusahaan juga mencatat akumulasi produksi bijih nikel sejak awal kegiatan eksploitasi hingga 30 September 2026 mencapai 90,51 juta metrik ton basah.
Harita Nickel juga memiliki entitas anak pertambangan lainnya, yakni PT Gane Tambang Sentosa (GTS). Perusahaan ini mengelola wilayah Fluk dan Gambaru di Pulau Obi dengan luas konsesi mencapai 2.314 hektare.
Berbeda dengan GPS, JMP, dan OAM, IUP Operasi Produksi GTS memiliki masa berlaku lebih panjang, yakni hingga 4 Desember 2040. Izin tersebut didasarkan pada surat Nomor 502/3/DPMPTSP/IUP-OP.LB/XII/2020.
Berdasarkan laporan per 30 September 2026, GTS mencatat total cadangan bijih nikel sebesar 31,80 juta metrik ton basah, dengan sisa cadangan mencapai 26,60 juta metrik ton basah. Produksi bijih nikel perusahaan pada periode tersebut tercatat sebesar 3,73 juta metrik ton basah.
Perbedaan masa berlaku izin tersebut memperlihatkan bahwa portofolio pertambangan Harita Nickel di Pulau Obi memiliki jadwal perizinan yang beragam. Tiga IUP GPS, JMP, dan OAM akan mencapai akhir masa berlaku pada April 2029, sedangkan IUP utama Kawasi berlaku hingga Februari 2030 dan IUP GTS hingga Desember 2040.
Informasi dalam laporan keuangan tersebut menjadi gambaran mengenai luas wilayah konsesi, status perizinan, serta data cadangan dan produksi sejumlah entitas pertambangan Harita Nickel. Adapun kelanjutan kegiatan pertambangan setelah masa berlaku izin berakhir akan bergantung pada ketentuan perizinan dan keputusan otoritas yang berwenang.
