SBY Sindir Sosok Mantan Presiden yang Pikirannya Hanya Sebatas Pemilu
Jakarta – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti pentingnya keteladanan dan orientasi jangka panjang dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, status sebagai mantan presiden tidak secara otomatis menjadikan seseorang negarawan. Ukuran utamanya terletak pada cara berpikir dan kemampuan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik kelompok.
Dalam sebuah forum akademik, SBY mengingatkan bahwa politisi dan negarawan memiliki orientasi yang berbeda. Politisi umumnya berfokus pada kontestasi elektoral dan peluang untuk kembali memperoleh jabatan, sedangkan negarawan dituntut memikirkan masa depan bangsa dalam jangka panjang.
Ia menilai, keinginan seorang pejabat publik untuk kembali terpilih merupakan hal yang wajar selama masih menjalankan peran politik aktif. Namun, orientasi tersebut perlu dibedakan dari tanggung jawab seorang negarawan yang seharusnya mengutamakan kepentingan negara.
"Politisi biasanya yang dipikirkan pemilihan umum berikutnya. Kalau gubernur, bupati, wali kota, presiden, semoga terpilih kembali. Itu sah dan tidak salah. Anggota DPR RI, DPD, DPRD, terpilih kembali, tidak salah," kata SBY, sebagaimana dikutip pada Rabu (14/10/2026).
"Tapi negarawan harus memikirkan masa yang jauh ke depan. Itulah negarawan," lanjutnya.
SBY menegaskan bahwa pengalaman memimpin negara maupun jabatan tinggi yang pernah diemban tidak otomatis mencerminkan kualitas seorang negarawan. Menurutnya, kedudukan tersebut harus ditunjukkan melalui sikap, pemikiran, dan keputusan yang mengutamakan kepentingan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa seorang mantan presiden semestinya mampu mengambil jarak dari persaingan politik praktis. Dengan demikian, peran dan pengaruh yang dimiliki dapat digunakan untuk mendorong kepentingan bangsa, bukan sekadar memperkuat posisi partai atau kelompok politik tertentu.
"Negarawan itu tidak harus mantan presiden. Bukan semua (mantan presiden) bisa menjadi negarawan kalau memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Country over party, country first (Negara di atas partai, negara yang utama)," tegasnya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa status kenegaraan tidak semata-mata ditentukan oleh riwayat jabatan. Bagi SBY, orientasi terhadap kepentingan publik dan masa depan Indonesia menjadi bagian penting dalam menilai sikap seorang pemimpin.
Dalam kesempatan tersebut, SBY juga mengingatkan para elite politik agar tidak membalik urutan prioritas dalam pengabdian kepada negara. Kepentingan partai politik, menurutnya, tidak seharusnya ditempatkan di atas kepentingan nasional.
"Jangan dibalik. Jangan partai politik diutamakan dan negaranya belakangan. Wrong (salah)," ujarnya.
Pesan tersebut menyoroti pentingnya etika politik, terutama bagi tokoh yang pernah menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan. Pengalaman dan pengaruh politik seharusnya menjadi modal untuk memperkuat kepentingan nasional, menjaga kesinambungan pembangunan, serta mendorong kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Gagasan country over party atau negara di atas partai juga menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, prinsip tersebut menuntut pemimpin untuk mempertimbangkan dampak kebijakan dalam jangka panjang, bukan hanya keuntungan elektoral atau kepentingan organisasi politik.
Melalui pernyataannya, SBY menekankan bahwa kualitas seorang negarawan tidak cukup diukur dari jabatan yang pernah dipegang. Hal yang lebih mendasar adalah kemampuan berpikir melampaui kepentingan politik jangka pendek dan menempatkan masa depan bangsa sebagai prioritas utama.
