Kemendes dan PLN EPI Dorong BUMDesa Jadi Pemasok Biomassa untuk Energi Nasional

JAKARTA - Pemerintah mendorong desa menjadi bagian dari rantai pasok energi nasional melalui pengembangan ekosistem biomassa berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto mengatakan pengembangan ekosistem biomassa merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya desa menjadi komoditas bernilai ekonomi.

Melalui kerja sama dengan PLN EPI, masyarakat desa didorong mengambil peran aktif sebagai pelaku usaha dalam rantai pasok energi nasional.

Salah satu implementasinya dilakukan melalui Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Bersama BUMDesa di Desa Salira, Kabupaten Serang, Banten. Program ini ditandai dengan pengiriman perdana sawdust atau serbuk gergaji dari BUMDesa Desa Salira menuju PLTU Suralaya yang dioperasikan PLN Indonesia Power.

Kolaborasi tersebut mengintegrasikan potensi limbah pertanian, perkebunan, dan industri lokal ke dalam rantai pasok biomassa untuk kebutuhan pembangkit listrik. Langkah ini diharapkan dapat mendukung transisi energi, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan peluang ekonomi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.

"Benar-benar menjadi tonggak keseriusan kita. Ujungnya adalah bagaimana memastikan potensi apa pun yang ada di desa bisa kita maksimalkan," ujar Yandri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Yandri mengatakan pengembangan ekosistem biomassa sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Melalui program tersebut, desa diharapkan memiliki sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang selama ini belum dioptimalkan.

Bahan baku biomassa yang dapat dikembangkan antara lain bonggol jagung, jerami, serbuk gergaji, sabut dan tempurung kelapa, hingga cangkang sawit. Melalui pengelolaan BUMDesa, berbagai bahan baku tersebut dapat dikumpulkan, diolah, dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan biomassa pembangkit listrik PLN.

Yandri menilai pengembangan ekosistem biomassa memiliki potensi besar untuk diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Di Kabupaten Serang, terdapat 326 desa yang dapat dipetakan berdasarkan potensi sumber daya lokal untuk mendukung rantai pasok biomassa.

Pada tahap awal, pengembangan ekosistem tersebut juga melibatkan BUMDesa Bantarwaru di Kecamatan Cinangka dan BUMDesa Kadukempong di Kecamatan Padarincang.

"Kalau ada kepastian penyerapan, akan ada kegiatan ekonomi. Ada yang bekerja, ada yang mendapatkan uang, ada juga kebersihan lingkungan. Efek dominonya banyak. Bukan hanya sekadar uang rupiah, tetapi bagaimana keberlangsungan hidup di desa menjadi lebih bersih, lebih guyub dan lebih bagus," ujar Yandri.

Pelaksana Harian (Plh) Direktur Utama PLN EPI Rakhmad Dewanto menjelaskan pengembangan biomassa merupakan bagian dari strategi diversifikasi energi primer PLN Group.

Strategi tersebut bertujuan menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pemanfaatan biomassa melalui teknologi cofiring memungkinkan sebagian penggunaan batu bara pada PLTU disubstitusi dengan bahan baku berbasis sumber daya lokal.

Selain berkontribusi terhadap pengurangan emisi, program ini membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam penyediaan energi primer melalui pengembangan ekonomi sirkular.

"Kalau batubara dan gas rata-rata berasal dari pemasok besar, biomassa ini merupakan pasokan yang melibatkan ekonomi sirkuler. Menurut kami, ini juga bagian dari ekonomi kerakyatan," ujar Rakhmad.

Rakhmad mengungkapkan, sepanjang 2025 pasokan biomassa PLN Group mencapai sekitar 2,4 juta ton melalui kolaborasi PLN EPI bersama PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power.

Pada 2026, pasokan biomassa diproyeksikan berada pada kisaran yang sama. Sementara itu, PLN EPI menargetkan peningkatan pasokan menjadi 3 juta ton pada 2027.

Dalam jangka panjang, PLN EPI membidik pemanfaatan biomassa untuk program cofiring sebesar 8 juta hingga 10 juta ton pada 51 titik pembangkit di seluruh Indonesia.

Untuk mencapai target tersebut, perusahaan terus memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk BUMDesa, guna membangun rantai pasok biomassa yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem biomassa dilakukan melalui model rantai pasok yang melibatkan hub, sub-hub, serta pusat pengumpulan dan pengolahan biomassa.

Dalam skema tersebut, BUMDesa berpeluang menjadi agregator bahan baku dari masyarakat maupun pengelola fasilitas produksi yang menghasilkan biomassa sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit.

PLN EPI juga menyiapkan dukungan fasilitas produksi, antara lain mesin pencacah dan pengering, untuk meningkatkan kualitas bahan baku biomassa. Dukungan ini mencakup peningkatan nilai kalor dan pengendalian kadar air agar biomassa memenuhi standar kebutuhan pembangkit.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi BUMDesa sekaligus menjaga kontinuitas dan kualitas pasokan biomassa ke PLTU.

"Kami berkolaborasi dengan mitra untuk membantu dari sisi fasilitas produksinya, apakah itu mesin pencacah atau mesin pengering. Tujuannya supaya kualitas biomassa ini ketika masuk ke PLTU menjadi lebih baik," kata Rakhmad.

Sementara itu, Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir mengatakan kolaborasi Kemendes PDTT dan PLN EPI merupakan tindak lanjut nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dan PT PLN (Persero) pada 28 April 2026.

Kerja sama tersebut kemudian diperkuat melalui perjanjian antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal dengan PLN EPI pada 20 Agustus 2026.

Sebagai langkah implementasi, program pengembangan ekosistem biomassa ditargetkan melibatkan tiga BUMDesa pada 2026. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi enam BUMDesa pada 2027 dan sepuluh BUMDesa pada 2028.

Target tersebut berpeluang terus bertambah seiring pemetaan potensi bahan baku, kesiapan kelembagaan BUMDesa, serta kebutuhan biomassa pembangkit listrik di berbagai wilayah Indonesia.