BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Karhutla di Tiga Provinsi
BNPB melakukan modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan untuk mengendalikan karhutla.
JAKARTA - Pemerintah terus melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah provinsi terdampak. Upaya ini tetap dilakukan meskipun hujan mulai turun di beberapa wilayah dengan metode penyemaian awan menggunakan garam (NaCl) dan es kering (dry ice).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan operasi modifikasi cuaca difokuskan pada tiga provinsi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
“Kami tetap melakukan operasi modifikasi cuaca. Namun, kali ini kami akan menyampaikan tiga provinsi yang secara signifikan kami melakukan kegiatan ini,” ujar Berton dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/11).
Di Kalimantan Tengah, petugas gabungan telah melaksanakan enam sorti penerbangan OMC dengan menyemai 10.600 kilogram dry ice dan garam. Operasi tersebut berhasil mendatangkan hujan ringan di Palangka Raya serta sejumlah kabupaten, meliputi Sukamara, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Gunung Mas, dan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Sementara itu, di Kalimantan Selatan, petugas melaksanakan dua sorti penerbangan dengan menyemai 1.800 kilogram garam. Hasilnya, hujan ringan turun di sejumlah wilayah, antara lain Banjarbaru, Banjarmasin, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.
Adapun di Sumatera Selatan, penyemaian awan dilakukan melalui dua sorti penerbangan dengan menggunakan 5.600 kilogram garam. Operasi ini berhasil mendatangkan hujan dengan intensitas cenderung lebat di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, sekitar Bandara Palembang, Muara Padang, dan Banyuasin.
BNPB Catat 864 Titik Api Karhutla di Indonesia
Berton menjelaskan, penanganan karhutla masih menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan hidup, tetapi juga mengancam keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, serta kehidupan sosial ekonomi.
“Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tentu memiliki konsekuensi terhadap aspek lingkungan hidup, keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, dan kehidupan sosial ekonomi,” tegasnya.
Berdasarkan pemantauan BNPB hingga 3 November 2026, masih terdapat 864 titik api di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara itu, luas lahan yang saat ini dalam penanganan mencapai 1.615 hektare.
BNPB mencatat enam wilayah menjadi perhatian berdasarkan perkembangan jumlah titik api dan luas lahan yang ditangani.
Kalimantan Tengah mencatat peningkatan titik api sebesar 50 persen menjadi 425 titik dibandingkan hari sebelumnya. Luas lahan yang dalam penanganan juga meningkat menjadi 664 hektare.
Di Sumatera Selatan, jumlah titik api melonjak 186 persen menjadi 60 titik. Adapun luas lahan yang ditangani mencapai 105 hektare atau meningkat 66 persen.
Kondisi serupa terjadi di Jambi. Jumlah titik api di wilayah tersebut mencapai 150 titik atau meningkat 134 persen, dengan luas lahan yang dalam penanganan mencapai 403 hektare.
Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat penurunan jumlah titik api menjadi 85 titik. Namun, luas lahan yang terbakar justru meningkat menjadi 182 hektare.
Di Papua Selatan, jumlah titik api turun menjadi 120 titik. Luas lahan yang ditangani juga berkurang 78 persen menjadi 203 hektare.
Adapun di Nusa Tenggara Timur (NTT), jumlah titik api mengalami penurunan menjadi 24 titik, meskipun luas lahan yang ditangani meningkat menjadi 58 hektare.
Berton mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatian terhadap perkembangan karhutla, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan jumlah titik api dan luas lahan terbakar.
“Tentu kami mengimbau kepada pemerintah daerah secara khusus melihat terutama adanya peningkatan titik api dan juga jumlah lahan yang sedang ditangani,” tutup Berton.
