Pemerintah memperkirakan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 meningkat dibandingkan rencana awal. Tambahan kebutuhan untuk penanganan bencana serta subsidi dan kompensasi energi menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi perubahan alokasi anggaran tersebut.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, kebutuhan belanja pemerintah bertambah seiring munculnya berbagai kebutuhan yang tidak seluruhnya dapat diperkirakan ketika APBN disusun. Salah satu kebutuhan tambahan berasal dari penanganan bencana alam dengan anggaran sekitar Rp60 triliun.

“Ada yang tidak bisa kita prediksi, yang kita gak pernah bayangkan kita gak pernah rencanakan, kita tidak pernah anggarkan namanya bencana alam,” ujar Suahasil dalam Rapimnas Kadin, Jumat (30/10/2026).

Selain penanganan bencana, pemerintah juga harus memperhitungkan tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk bahan bakar minyak (BBM). Kebutuhan tersebut muncul di tengah dinamika harga energi global yang turut memengaruhi pengelolaan anggaran negara.

“Di samping itu kita juga ada beberapa tambahan belanja, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi, BBM, dan yang lain,” katanya.

Bertambahnya kebutuhan tersebut berdampak pada proyeksi belanja negara sepanjang 2026. Suahasil menyebut anggaran belanja yang semula direncanakan sekitar Rp3.843 triliun diperkirakan meningkat menjadi Rp3.942 triliun.

Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar Rp99 triliun dibandingkan perencanaan awal. Perubahan tersebut mencerminkan penyesuaian pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan belanja yang berkembang selama tahun anggaran berjalan.

Di sisi penerimaan, pemerintah juga memperkirakan pendapatan negara meningkat sekitar Rp50 triliun dibandingkan target awal. Perkembangan penerimaan tersebut menjadi salah satu faktor yang turut diperhitungkan dalam pengelolaan fiskal.

Suahasil menyampaikan bahwa penerimaan pajak telah mencapai sekitar Rp1.600 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 24,1%. Capaian ini menunjukkan peningkatan penerimaan perpajakan di tengah bertambahnya kebutuhan belanja pemerintah.

Kondisi tersebut menempatkan pengelolaan APBN pada dua agenda sekaligus, yakni memenuhi kebutuhan tambahan untuk subsidi energi dan penanganan bencana, serta menjaga agar belanja negara tetap mendukung aktivitas ekonomi.

Penyesuaian belanja dan perkembangan penerimaan negara menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan APBN 2026. Pemerintah perlu memperhitungkan perubahan kebutuhan tersebut agar fungsi anggaran sebagai instrumen pembiayaan program dan penjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.