Bahlil: Subsidi Energi Hampir Rp100 Triliun, Ini Penyebabnya
Bahlil menyebut subsidi energi hampir Rp100 triliun saat harga ICP mencapai USD90–USD100 per barel.
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan beban subsidi energi Indonesia meningkat hingga hampir Rp100 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran USD90–USD100 per barel.
Kenaikan harga minyak dunia tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara, terutama karena pemerintah masih harus menanggung subsidi energi untuk menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.
Bahlil menjelaskan, saat harga ICP berada di kisaran USD70 per barel, beban subsidi energi mencapai sekitar Rp87 triliun. Namun, ketika harga minyak meningkat ke kisaran USD90–USD100 per barel, beban subsidi energi naik hingga hampir Rp100 triliun.
"Begitu ICP rata-rata sekarang di angka 90–100, subsidi kita hampir Rp100 triliun," kata Bahlil saat memberikan sambutan dalam peresmian operasional kilang LPG PT Energi Nusantara Perkasa di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/10/2026).
Menurut Bahlil, kondisi tersebut mencerminkan tantangan Indonesia dalam menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Sejumlah konflik internasional, termasuk ketegangan di Timur Tengah dan perang Rusia-Ukraina, turut memicu ketidakpastian pasokan serta harga energi dunia.
Situasi tersebut mendorong berbagai negara memperkuat pemanfaatan sumber energi domestik untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Bahlil mengatakan, tingginya kebutuhan impor energi juga berdampak terhadap devisa negara, sementara pemerintah tetap harus menyediakan subsidi bagi masyarakat.
"Devisa kita banyak sekali yang keluar, sementara kita juga harus mampu memberikan subsidi kepada rakyat dalam jumlah yang begitu besar," ujarnya.
Selain fluktuasi harga minyak dunia, ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) menjadi tantangan lain dalam pengelolaan subsidi energi Indonesia.
Bahlil menyebut konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi LPG dalam negeri baru sekitar 1,8 juta ton per tahun.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih harus mengimpor sekitar 7 juta–8 juta ton LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Menurut Bahlil, ketergantungan terhadap LPG impor meningkatkan kebutuhan devisa sekaligus menjadi tantangan bagi ketahanan energi nasional. Karena itu, pemerintah mendorong optimalisasi pemanfaatan gas domestik dan pengembangan sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Salah satu upaya yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor adalah pemanfaatan gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG).
Bahlil menyebut harga CNG berpotensi lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG. Pengembangan sumber energi alternatif ini diharapkan dapat membantu menekan biaya pemenuhan kebutuhan energi domestik.
Pemerintah juga tengah menguji penggunaan CNG dalam tabung berukuran 3 kilogram. Sementara itu, penggunaan tabung CNG berukuran 12 kilogram telah diterapkan di sejumlah sektor, termasuk restoran dan hotel.
Pemanfaatan CNG diharapkan menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor, menekan kebutuhan devisa, serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian harga energi global.
