Antrean BBM di Bali Disorot Media Asing, DPR Sentil Pertamina soal Pasokan
Jakarta, Tripodnews.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mengkritik PT Pertamina (Persero) yang dinilai belum optimal mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut memicu kelangkaan dan antrean panjang di sejumlah daerah, terutama Bali.
Rivqy menegaskan, Pertamina seharusnya memiliki sistem mitigasi risiko dan menjalankan rencana kontingensi (contingency plan) secara efektif untuk mengantisipasi gangguan pasokan maupun distribusi BBM.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi. Tapi kenapa ini masih saja terjadi?” kata Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, kelangkaan BBM dan antrean panjang seharusnya dapat dicegah apabila Pertamina memiliki perencanaan yang matang dalam menghadapi berbagai risiko distribusi energi.
Risiko tersebut meliputi gangguan pasokan, keterlambatan pengiriman, kendala transportasi, hingga lonjakan permintaan masyarakat. Karena itu, Pertamina sebagai perusahaan negara yang bertanggung jawab atas penyediaan energi nasional harus memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar dalam berbagai situasi.
Rivqy menekankan, rencana kontingensi tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus diterapkan secara nyata ketika terjadi kondisi darurat.
Rivqy juga mengaitkan persoalan distribusi BBM dengan target swasembada energi nasional yang menjadi salah satu agenda pemerintah. Menurutnya, upaya mewujudkan kemandirian energi harus didukung kemampuan menjamin ketersediaan BBM dan kelancaran distribusinya hingga ke masyarakat.
Ia mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam mendukung target besar pemerintah apabila persoalan mendasar, seperti kelangkaan BBM dan gangguan distribusi, masih berulang.
“Kalau mengatasi kelangkaan BBM dan memastikan distribusi lancar saja Pertamina masih kesulitan, bagaimana mungkin kita bisa berharap perusahaan ini mewujudkan cita-cita besar Presiden untuk swasembada energi?” ujarnya.
Rivqy menilai, gangguan pasokan BBM tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi, sektor transportasi, pariwisata, hingga operasional usaha kecil.
Karena itu, ia meminta Pertamina menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kesiapan perusahaan dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Secara khusus, Rivqy menyoroti antrean panjang BBM di Bali yang turut mengganggu aktivitas warga dan wisatawan. Ia mengingatkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia yang memiliki peran penting dalam membangun citra negara di mata dunia.
Menurutnya, persoalan kelangkaan BBM di Bali berpotensi memengaruhi kenyamanan wisatawan serta persepsi wisatawan mancanegara terhadap kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur Indonesia.
“Bali itu etalase pariwisata Indonesia. Ketika masyarakat dan wisatawan harus mengantre BBM berjam-jam, reputasi dan kepercayaan publik ikut dipertaruhkan,” kata Rivqy, yang juga menjabat Ketua Umum DKP Panji Bangsa.
Ia menilai, kondisi tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kegiatan ekonomi dan sektor pariwisata.
Rivqy mengakui percepatan pasokan BBM dan pengoperasian sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama 24 jam diperlukan untuk mengurai antrean. Namun, ia mempertanyakan mengapa langkah darurat tersebut baru terlihat setelah kelangkaan terjadi dan menjadi sorotan publik.
Menurutnya, langkah penanganan semestinya disiapkan sejak awal melalui perencanaan distribusi yang terukur, bukan hanya dilakukan setelah muncul gangguan di lapangan.
Atas kondisi tersebut, Rivqy mendesak Pertamina mengevaluasi sistem distribusi BBM dan kinerja manajemen perusahaan, termasuk efektivitas pelaksanaan rencana kontingensi ketika terjadi gangguan pasokan.
Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan mengevaluasi manajemen Pertamina dan meminta pertanggungjawaban atas berbagai kelemahan yang ditemukan.
Selain itu, Pertamina diminta memastikan gangguan pasokan dan distribusi BBM tidak meluas ke daerah lain serta tidak kembali terulang.
Rivqy menegaskan, peringatan DPR harus menjadi dasar perbaikan konkret agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat persoalan distribusi energi.
“Jangan sampai peringatan DPR hanya didengar, tetapi tidak dijadikan dasar perbaikan. Kalau persoalan yang sama terus berulang, maka yang harus dievaluasi bukan hanya distribusinya, tetapi juga keseriusan dan kinerja manajemennya,” pungkasnya.
