TRIPODNews.id - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) tengah menghadapi tantangan yang cukup berat dalam mengelola keuangan perusahaan. Terlebih lagi, WIKA tidak termasuk dalam daftar perusahaan pelat merah yang akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2024.
Penanganan masalah keuangan ini merupakan tugas Wamen BUMN I, Kartiko Wirjoatmodjo, yang dikenal dengan nama Tiko. Namun, hingga saat ini, belum ada skema yang pasti untuk mengatasi situasi ini. Salah satu solusi umum yang dapat diambil adalah mencari investasi, meskipun rincian terkait investasi ini masih belum jelas.
"Tiko mengatakan bahwa WIKA sedang berusaha mencari investasi," kata Tiko s
Mengajukan saran kepada WIKA untuk mencari investasi sebagai upaya perbaikan struktur permodalan menjadi jawaban sementara dalam jangka pendek. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang dirilis pada 16 Agustus 2023, terungkap bahwa WIKA tidak masuk dalam daftar BUMN infrastruktur yang akan menerima PMN pada tahun 2024, meskipun total PMN untuk sektor infrastruktur mencapai Rp14,4 triliun.
Dalam alokasi PMN tahun 2024, PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan jatah sekitar Rp12,5 triliun, terutama untuk mendukung proyek-proyek jalan tol. Bahkan proyek tol milik WIKA yang kekurangan dana akhirnya ditampung oleh PT Hutama Karya. Sementara itu, sisa dana PMN sekitar Rp1,9 triliun dialokasikan untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, yang akan digunakan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga
DPR Sesalkan Anggaran PON Aceh Kecil
Namun, alokasi PMN ini masih harus disetujui oleh DPR dan nilai akhirnya akan ditentukan melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR. Pertanyaannya, bagaimana pandangan para wakil rakyat terkait hal ini?
DPR berharap agar BUMN dapat lebih mandiri dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara, terutama bagi BUMN yang telah menerima PMN.
Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati, sebagai bagian dari tiga pilar perekonomian bangsa, BUMN memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi signifikan bagi negara. Hal ini akan membantu meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat.
Anis menegaskan bahwa PMN bersumber dari APBN, yang pengumpulannya seringkali sulit, terutama jika pajak terus naik. Oleh karena itu, sebagai alat ekonomi negara, BUMN bisa diberikan tugas untuk memberikan kontribusi yang berarti.
"Sebagai badan usaha, BUMN harus menghasilkan keuntungan, sesuai dengan UU tentang BUMN. Oleh karena itu, pendirian BUMN bertujuan untuk menghasilkan keuntungan," kata Anis, yang juga merupakan politisi dari Fraksi PKS.
XL Axiata Bagi Dividen Rp 635,5 Miliar
Layanan Data XL Axiata Naik 16 Persen Saat Libur Lebaran 2024
Catat Laba 4,8 T di 2023 Unilever Indonesia Konsisten Pada Nilai Integritas Bisnis
Kinerja Awal Tahun Membaik, UNVR Punya Peluang Tumbuh di Q2
Unilever Unggul di Kategori Super FMCG di Shopee Super Brand 2023
