Prabowo Minta Negara Nikmati Minimal 70 Persen Keuntungan dari Tambang
Presiden Prabowo meminta negara menikmati minimal 70% keuntungan tambang. Pemerintah juga membuka peluang penguasaan saham perusahaan tambang dan mengatur ekspor satu pintu.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar negara memperoleh keuntungan minimal 70% dari seluruh kegiatan pertambangan di Indonesia. Bahkan, pemerintah membuka peluang untuk mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang demi memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai amanat konstitusi, yakni digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” kata Prabowo.
Dia mengaku telah menginstruksikan jajaran menteri, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar negara mendapatkan manfaat minimal 70% dari seluruh kegiatan pertambangan.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pemerintah juga membuka peluang agar saham perusahaan pertambangan dikuasai negara. Meski demikian, investor tetap diperbolehkan masuk untuk memenuhi kebutuhan modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan mayoritas harus dinikmati Indonesia.
“Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tegasnya.
Prabowo meyakini kebijakan tersebut akan mulai memberikan manfaat bagi negara dalam beberapa bulan mendatang.
Prabowo Atur Ekspor Melalui Satu Pintu
Selain mengatur keuntungan dari sektor pertambangan, Prabowo juga menginstruksikan agar seluruh kegiatan ekspor dilakukan melalui satu pintu, yakni lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara jumlah barang yang diekspor dan laporan yang disampaikan kepada negara. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah praktik manipulasi laporan ekspor yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung laporan sejumlah gubernur mengenai berbagai persoalan di daerah, termasuk masalah koridor-koridor yang menjadi perhatian pemerintah.
“Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ya kan. Apa yang disinggung tadi, koridor-koridor ya,” ucapnya.
