Maruarar Ajak Investor Asing Dukung Program 3 Juta Rumah, Ini Strateginya

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kerja sama investasi dengan komunitas internasional dan dunia usaha untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat industri perumahan nasional.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, keberhasilan program perumahan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta para duta besar negara sahabat.

Menurutnya, program perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada pembangunan hunian, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan kepastian hukum atas tanah.

“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” ujar Maruarar saat menghadiri forum Kadin Monthly Economic Diplomatic di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip Sabtu (14/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda dibahas, mulai dari arah kebijakan ekonomi, kemudahan berusaha, hingga peluang investasi untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif.

Maruarar juga memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian PKP, terutama Program 3 Juta Rumah. Melalui tayangan video, dia memperlihatkan pelaksanaan Program Bedah Rumah, peningkatan ekonomi keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya.

Maruarar menegaskan, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sejumlah kemudahan yang diberikan antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR sesuai ketentuan.

Pemerintah juga mendorong perluasan akses pembiayaan rumah subsidi melalui rencana perpanjangan tenor cicilan dari 20 tahun menjadi 40 tahun. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuat angsuran rumah lebih terjangkau bagi masyarakat.

Untuk memperkenalkan capaian pembangunan perumahan kepada komunitas internasional, Maruarar turut mengundang para duta besar dan perwakilan negara sahabat yang hadir dalam forum tersebut untuk menyaksikan peresmian 71.000 rumah subsidi di Malang, Jawa Timur, pada 17 Desember 2026.

Dia menilai, percepatan pembangunan perumahan, termasuk Program Bedah Rumah, membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pengembang, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk membantu penanganan kawasan permukiman dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Maruarar mencontohkan kondisi kawasan Menteng Tenggulun yang dihuni sekitar 29.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 orang disebut hidup berkecukupan, sedangkan 24.000 lainnya masih membutuhkan perhatian.

“Sebanyak 29.000 jiwa hidup di Menteng Tenggulun, sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan dan sebagian duta besar tinggal di daerah itu dan sisanya 24.000 orang sangat perlu perhatian. Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini. Mungkin duta besar yang tinggal di Menteng akan saya ajak juga melihat hasil Program Bedah Rumah di Kawasan Menteng Tenggulun,” imbuhnya.

Selain membahas investasi, forum tersebut juga mengangkat percepatan pembiayaan sektor perumahan, penguatan ekosistem UMKM konstruksi, dan pengembangan diplomasi investasi global.

Salah satu agenda strategis yang dipaparkan adalah skema Kredit Program Perumahan (KPP) untuk 2027. Pembahasan juga mencakup percepatan pencapaian target rumah subsidi FLPP, rencana pelaksanaan akad massal, serta perluasan kerja sama lintas negara untuk mendukung pembiayaan dan pembangunan perumahan nasional.

Dari kalangan dunia usaha, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri KADIN Indonesia James T. Riady menilai sektor perumahan memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurutnya, program pembangunan perumahan berskala besar berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5%.

Dia juga menegaskan kesiapan KADIN Indonesia untuk memperkuat diplomasi ekonomi dengan menjembatani pemerintah dan pelaku usaha nasional bersama mitra internasional.

James menjelaskan, sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan, mulai dari industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga sektor perbankan dan pembiayaan.

Aktivitas tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi, meningkatkan investasi, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

“KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri,” ujar James.