Said Abdullah: APBN 2027 Harus Pastikan Setiap Rupiah Beri Manfaat bagi Rakyat
Jakarta, Tripodnews.id - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus diarahkan untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Said, APBN 2027 dengan total belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun tidak boleh hanya dipandang sebagai kumpulan angka dalam dokumen anggaran. Di balik besarnya belanja negara tersebut terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui kebijakan pemerintah.
“APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan,” kata Said dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin (5/10/2026).
Dalam APBN 2027, pemerintah dan DPR menetapkan sejumlah target ekonomi dan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, dengan tingkat kemiskinan 6-6,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen.
Sementara itu, rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran 0,360-0,365. Pemerintah juga menargetkan penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.
Said menilai target tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat berdiri sendiri. Pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.
“Pertumbuhan tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat,” ujarnya.
Said juga menyoroti target pendapatan negara dalam APBN 2027 yang ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun. Sementara defisit anggaran dipatok Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Said, pencapaian target pendapatan negara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga disiplin fiskal.
Sebab, jika pendapatan negara tidak mencapai target, pemerintah akan menghadapi pilihan sulit, yakni meningkatkan defisit atau memangkas belanja yang telah direncanakan.
“Setiap rupiah dari pendapatan negara tidak tercapai, mengandung pesan, defisit berpotensi semakin besar, atau target belanja yang direncanakan terpaksa harus dipangkas,” katanya.
Ia mengingatkan, peningkatan defisit akan berdampak terhadap kebutuhan pembiayaan melalui utang. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat meningkatkan beban pembayaran bunga dan pokok utang.
Said menyebut kewajiban pembayaran bunga utang pada 2015 berada di kisaran 10 persen dari pendapatan negara. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar 19 persen pada 2026.
Menurut dia, beban pembayaran utang berpotensi terus meningkat apabila pemerintah tidak mampu menekan defisit lebih rendah.
Namun, pemangkasan belanja juga memiliki konsekuensi karena dapat memengaruhi berbagai target ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan dalam APBN 2027.
APBN 2027 mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial.
Said menilai besarnya anggaran tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam melindungi masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi.
Namun, ia mengingatkan besarnya anggaran harus diikuti dengan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menurut Said, persoalan inclusion error atau bantuan diterima pihak yang tidak berhak dan exclusion error atau masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan tidak boleh hanya dianggap sebagai persoalan administratif.
“Ketepatan sasaran, dengan demikian, bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran, melainkan persoalan keadilan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah didorong terus memperbaiki dan memperbarui basis data sosial ekonomi agar bantuan dan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Said juga meminta perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan. Kebijakan tersebut perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan akses terhadap kesempatan ekonomi.
Selain perlindungan sosial, APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun untuk sektor pendidikan.
Said menilai anggaran tersebut harus ditempatkan sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Menurut dia, keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap.
Indikator yang lebih penting antara lain peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, penurunan angka putus sekolah, peningkatan kualitas guru, serta kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
“Pendidikan harus menjadi instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan rakyat naik kelas,” kata Said.
Ia menilai investasi pendidikan semakin penting di tengah perubahan struktur ekonomi yang didorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas.
Said juga menyoroti alokasi sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan.
Menurut dia, kebijakan pangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, serta harga hasil panen yang layak. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Di antara kedua kepentingan tersebut, APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang,” ujarnya.
Pengendalian inflasi juga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam APBN 2027, inflasi ditargetkan berada di level 2,5 persen.
Said mengingatkan kenaikan pendapatan masyarakat dapat kehilangan manfaat apabila harga kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat.
Karena itu, kebijakan fiskal, pangan, energi, dan perlindungan sosial perlu berjalan searah untuk menjaga daya beli masyarakat.
Untuk memperkuat pemerataan, APBN 2027 mengalokasikan Rp735 triliun untuk Transfer ke Daerah dan Rp77 triliun untuk Dana Desa.
Said menilai anggaran tersebut harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuka kesempatan usaha.
Pembangunan, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada pusat-pusat kota. Masyarakat di daerah dan desa juga harus merasakan manfaat dari belanja negara.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dihitung dari berapa kilometer jalan yang dibangun atau berapa banyak bangunan yang berdiri, tetapi harus dilihat apakah pendapatan masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi tumbuh, pelayanan dasar membaik, dan semakin banyak warga memperoleh kesempatan maju tanpa harus meninggalkan daerahnya,” kata Said.
Said turut mengingatkan adanya kelompok masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan tetapi masih rentan kembali mengalami penurunan kondisi ekonomi.
Kehilangan pekerjaan, penyakit, kenaikan biaya pendidikan, hingga tekanan harga dapat membuat masyarakat yang sebelumnya telah naik kelas kembali terjerumus dalam kemiskinan.
Karena itu, kebijakan negara dinilai tidak cukup hanya membedakan masyarakat dalam kelompok miskin dan kaya.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang sedang naik kelas memiliki akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pembiayaan usaha, perumahan, transportasi publik, dukungan UMKM, serta lapangan kerja formal.
“Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat selamanya bergantung pada bantuan, tetapi negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka mampu berdiri semakin kuat di atas kaki sendiri,” ujarnya.
Said selanjutnya mendorong perubahan dalam cara pemerintah mengevaluasi anggaran.
Menurut dia, keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup diukur berdasarkan tingginya persentase penyerapan anggaran.
Setiap program pemerintah harus diuji berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Indikator tersebut antara lain peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pendapatan petani, ketepatan penerima subsidi, perkembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, produktivitas desa, hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.
“Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat,” kata Said.
Said menegaskan APBN pada akhirnya harus menjadi instrumen untuk memperkecil kesenjangan dan memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
“APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan,” ujarnya.
