JAKARTA – Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026. Seiring dengan besarnya penyaluran anggaran tersebut, pemerintah terus mendorong pembenahan tata kelola program, mulai dari pengawasan pelaksanaan di lapangan hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa reformasi pengelolaan MBG mulai dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sejumlah aspek menjadi perhatian, termasuk pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), peningkatan kualitas layanan, serta penguatan keamanan pelaksanaan program.

“Sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,21 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Menurut Suahasil, pembenahan tata kelola diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan semakin efektif dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perbaikan tidak hanya menyangkut aspek administrasi dan pengelolaan anggaran, tetapi juga kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperluas jangkauan layanan MBG ke wilayah prioritas. Hingga periode pelaporan tersebut, sebanyak 1.500 SPPG telah diaktifkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah yang memiliki tingkat stunting tinggi.

Perluasan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap program pemenuhan gizi. Kehadiran SPPG di wilayah prioritas diharapkan dapat memperkuat jangkauan pelayanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program. Ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi salah satu indikator penting agar anggaran negara yang telah dialokasikan benar-benar mendukung tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Suahasil mengapresiasi berbagai langkah reformasi yang dilakukan BGN. Menurutnya, pembenahan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas implementasi MBG sekaligus memperkuat tata kelola program ke depan.

“Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi, karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG,” katanya.

Pemerintah juga memastikan pengelolaan anggaran program lainnya tetap berjalan dengan memperhatikan tahapan administrasi dan akuntabilitas. Salah satunya terkait pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang anggarannya telah disiapkan dalam APBN 2026.

Namun, pembayaran pembangunan gerai koperasi tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Kementerian Keuangan masih menunggu penyelesaian proses verifikasi dan validasi untuk memastikan gerai yang diajukan telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan pembayaran.

Suahasil menjelaskan, pembayaran akan diproses secara bertahap berdasarkan tagihan yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Dengan mekanisme tersebut, pencairan anggaran dilakukan terhadap pembangunan gerai yang telah memenuhi tahapan pemeriksaan.

“Kementerian Keuangan siap melakukan proses pembayaran secara bertahap sesuai dengan tagihan yang dimasukkan ke Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Ia menegaskan, anggaran pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah dialokasikan dan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran. Dengan demikian, proses pencairan saat ini berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif dan verifikasi atas pembangunan gerai.

Adapun dana yang telah disiapkan tersebut ditempatkan di Bank Mandiri sebagai bagian dari mekanisme pembayaran melalui APBN. Penempatan dana tersebut menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam memproses pembayaran setelah tagihan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Mekanisme verifikasi dan validasi menjadi tahapan penting untuk memastikan pembayaran anggaran sesuai dengan progres pembangunan yang telah diselesaikan. Pemerintah menerapkan pembayaran berdasarkan tagihan yang memenuhi persyaratan, bukan semata-mata berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia.

Perkembangan realisasi MBG dan kesiapan pembayaran pembangunan gerai koperasi memperlihatkan pentingnya pengelolaan belanja negara yang diikuti pengawasan pelaksanaan. Pada program MBG, pemerintah menitikberatkan pembenahan kualitas layanan dan ketepatan penerima manfaat. Sementara pada pembangunan koperasi, proses pembayaran dikaitkan dengan penyelesaian fisik dan pemenuhan tahapan verifikasi.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas dapat berjalan lebih terukur dan akuntabel. Realisasi anggaran yang besar perlu diikuti dengan kualitas implementasi, pengawasan yang memadai, serta kepastian bahwa belanja negara memberikan manfaat sesuai sasaran.