Menperin Sarmuji Hadapi Pekerjaan Besar Benahi Industri Tekstil dari Hulu ke Hilir

Pergantian Menteri Perindustrian dari Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Muhammad Sarmuji membawa ekspektasi baru bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pelaku industri menilai tantangan yang dihadapi sektor tersebut tidak lagi cukup diselesaikan melalui kebijakan sektoral, tetapi membutuhkan pembenahan menyeluruh dari sisi hulu hingga hilir.

Sejumlah persoalan yang selama ini membayangi industri TPT mencakup keterhubungan rantai pasok, ketersediaan energi, tata kelola impor, hingga pelaksanaan insentif investasi. Karena itu, efektivitas kepemimpinan baru di Kementerian Perindustrian akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan kebijakan menjadi perbaikan konkret di lapangan.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji sebelumnya menegaskan industri padat karya, termasuk TPT dan alas kaki, menjadi salah satu sektor yang mendapatkan perhatian utama pemerintah. Pertimbangannya berkaitan erat dengan kapasitas industri tersebut dalam menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sarmuji juga membuka kemungkinan adanya penguatan kelembagaan di sektor tekstil melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus tekstil. Gagasan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan akan dikaji bersama Danantara.

“Kalau itu pembicaraan selanjutnya lah. Nanti seperti apa yang bisa diusahakan ya, apakah perlu ada BUMN khusus. Nanti dibahas bersama Danantara,” ujar Sarmuji setelah dilantik, Kamis (1/10/2026).

Menurut Sarmuji, persoalan industri TPT memiliki cakupan yang luas sehingga tidak dapat ditangani Kementerian Perindustrian secara sendiri. Koordinasi dengan Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat struktur industri tersebut.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) Anne Patricia Sutanto belum ingin memberikan penilaian terhadap arah kebijakan menteri baru. Menurut dia, komunikasi langsung dengan Sarmuji belum dilakukan karena proses transisi koordinasi antarlembaga masih berlangsung.

“Kita belum audiensi sama Bapak Menteri yang baru. Jadi, kita belum tahu juga pandangannya beliau seperti apa. Karena kan Pak Menteri Perindustrian ini kan kita perlu juga share ekosistem di garment dan tekstil itu seperti apa,” kata Anne kepada Bisnis, Jumat (2/10/2026).

Meski belum mengetahui secara langsung prioritas kebijakan Sarmuji, Anne menyebut berbagai persoalan yang dihadapi industri sebenarnya telah berkali-kali disampaikan kepada pemerintah. Salah satu gagasan yang kembali didorong adalah pembangunan kawasan industri TPT yang menghubungkan kegiatan produksi dari hulu hingga hilir.

Bagi AGTI, kawasan terintegrasi tersebut seharusnya tidak semata-mata dibentuk sebagai perusahaan atau entitas bisnis baru. Pemerintah justru diharapkan mengambil posisi sebagai agregator pembangunan infrastruktur, sedangkan aktivitas bisnis tetap dijalankan oleh pelaku usaha.

“Pelaku-pelakunya tetap dunia usaha, tetapi pembentukan infrastrukturnya dari Danantara. Ekosistem TPT nasional masih terfragmentasi, sehingga perlu agregator untuk menyatukan kebutuhan subsektor tekstil, semi-hilir, dan garmen agar tumbuh lebih cepat,” terang Anne.

Konsep integrasi tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing subsektor. Industri TPT di bagian hulu, misalnya, membutuhkan fasilitas pengolahan air limbah dan pasokan energi yang memadai agar mampu memenuhi tuntutan Environmental, Social, and Governance (ESG) di pasar ekspor.

Sementara itu, industri garmen memiliki kebutuhan berbeda, terutama berkaitan dengan dukungan fasilitas ketenagakerjaan. Dengan demikian, kawasan industri terintegrasi dinilai perlu dirancang berdasarkan kebutuhan konkret setiap mata rantai produksi, bukan sekadar menggabungkan lokasi industri dalam satu kawasan.

Persoalan investasi juga menjadi perhatian AGTI. Anne mendorong pemerintah mengevaluasi mekanisme pemberian insentif seperti tax holiday. Menurut dia, kendalanya bukan terletak pada besaran insentif, melainkan proses untuk memperoleh fasilitas tersebut yang dinilai masih menyulitkan perusahaan meskipun telah memenuhi persyaratan.

“Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait tax holiday perlu di-review dan di-scrutinize kembali, bukan pada nilainya, melainkan agar cara mendapatkannya lebih dipermudah. Lebih baik tax holiday bukan cuma diucapkan, tetapi tujuannya tercapai melalui realisasi investasi yang banyak masuk,” tegasnya.

Dari sisi industri hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil menyambut perhatian pemerintah terhadap industri padat karya. Namun, ia menilai pemulihan industri TPT membutuhkan langkah yang menyentuh persoalan fundamental, bukan hanya kebijakan yang bersifat parsial.

Aqil mendorong pendekatan hilirisasi terintegrasi diterapkan pada industri TPT. Menurut dia, karakter rantai produksi tekstil yang panjang hingga berkaitan dengan industri petrokimia memungkinkan pendekatan serupa dengan pengembangan hilirisasi di sektor pertambangan nikel.

Ketersediaan gas industri menjadi salah satu persoalan yang menurut Aqil perlu segera ditangani. Ia menyebut pembatasan alokasi pasokan gas, yang dalam sejumlah kasus hanya mencapai 66% dari kebutuhan pabrik, dapat berujung pada pengurangan kapasitas produksi.

“Masalah gas ini masalah politik sebetulnya. Tinggal bagaimana Pak Sarmuji dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bisa duduk bareng bersama pelaku usaha dan pihak terkait untuk menyelesaikan hambatan gas ini,” imbau Aqil.

Selain energi, tata kelola impor menjadi isu lain yang dinilai membutuhkan perhatian. APSyFI meminta pemerintah memperbaiki transparansi kuota impor dengan memanfaatkan Neraca Komoditas secara lebih akuntabel sehingga alokasi dan kapasitas produksi penerima izin impor dapat dipantau secara lebih terbuka.

“Langkah-langkah untuk membuat data yang lebih transparan, akuntabel, dan kredibel harus menjadi masukan terstruktur dan inovasi di era Pak Sarmuji,” tegasnya.

Dengan berbagai persoalan tersebut, pergantian kepemimpinan di Kementerian Perindustrian menjadi momentum bagi pemerintah untuk menguji efektivitas kebijakan terhadap industri padat karya. Tantangannya bukan hanya menentukan sektor prioritas, tetapi memastikan persoalan energi, investasi, rantai pasok, dan perdagangan dapat ditangani secara terintegrasi.

Bagi pelaku industri, keberhasilan kepemimpinan baru pada akhirnya akan terlihat dari perubahan yang dirasakan dunia usaha. Pembenahan ekosistem TPT, kepastian berusaha, efisiensi rantai produksi, serta kemampuan industri memenuhi tuntutan pasar ekspor menjadi indikator penting untuk memperkuat daya saing tekstil nasional.