Menkeu: APBN di Era Prabowo Tak Hanya Kejar Pertumbuhan, Tapi Jaga Stabilitas Fiskal
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Suahasil, pemerintah berupaya memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai program prioritas.
“APBN hadir untuk memastikan prioritas pembangunan pemerintah dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujar Suahasil dalam keterangan resmi, Kamis (8/10).
Ia mengatakan, komitmen tersebut tercermin dari alokasi belanja negara untuk sejumlah sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga penguatan produktivitas masyarakat.
Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan berbagai program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga 31 Agustus 2026 telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Pemerintah juga memperluas program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, melakukan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta mendorong digitalisasi pembelajaran.
Sementara di sektor kesehatan, APBN mendukung perluasan program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program tersebut telah menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan meningkat menjadi 99,1 juta penduduk hingga September 2026.
Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk renovasi 10.000 puskesmas serta pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) lengkap di berbagai daerah.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai angka dalam APBN, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara dapat memperkuat kualitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” jelasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo, Suahasil memastikan APBN tetap menjadi instrumen strategis dalam mendukung program prioritas pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Untuk mencapai target tersebut, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk memperkuat investasi, mendorong aktivitas produksi, meningkatkan ekspor, menciptakan lapangan kerja formal, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Meski demikian, Suahasil menegaskan kebijakan fiskal tetap mengedepankan prinsip kredibilitas dan disiplin fiskal. Dalam APBN 2027, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dengan target pendapatan negara Rp3.435,1 triliun.
Dengan postur tersebut, defisit fiskal ditargetkan sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Ke depan, APBN harus semakin optimal. Kita ingin APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama mampu memberikan dorongan yang cukup kuat terhadap pertumbuhan. Jadi, disiplin fiskal dan pertumbuhan bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan bersama,” kata Suahasil.
Ia menambahkan, upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen tidak hanya mengandalkan APBN. Pemerintah akan memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, serta menciptakan lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, pertumbuhan investasi perlu didorong hingga sekitar 7 persen.
“Tagline yang selalu saya gaungkan selama dua tahun terakhir, APBN menumbuhkan, APBN melindungi dan APBN yang kredibel. Demikian refleksi dua tahun pemerintahan di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, semoga kita bisa melanjutkan pekerjaan besar kita untuk Indonesia lebih baik,” pungkasnya.
