Mahfud MD Ungkap Dugaan Perubahan Peta Pengaruh Politik di Lingkaran Pemerintahan Prabowo
Pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober menjadi bagian dari dinamika politik yang disoroti mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Ia menilai pergantian tersebut dapat dibaca sebagai upaya Presiden Prabowo Subianto mempertegas kemandirian kepemimpinannya di tengah hubungan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Dalam podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary pada Rabu (7/10/2026), Mahfud mengungkap bahwa rencana pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah muncul berulang kali sebelum akhirnya terlaksana. Berdasarkan analisis dan informasi yang beredar, Prabowo setidaknya empat kali disebut mencoba melakukan pergantian Kapolri.
Mahfud mengaitkan dinamika tersebut dengan posisi Listyo Sigit dan Pratikno, yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai figur dekat dengan Jokowi. Menurut dia, perubahan pada posisi kedua tokoh itu memiliki arti politik karena dapat menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo ingin berjalan dengan kewenangan dan arah kepemimpinannya sendiri.
“Saya juga cukup memahami bahwa langkah reshuffle mengganti Kapolri dan Pak Pratikno dari kabinet ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya Prabowo menegaskan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang mandiri," kata Mahfud.
Ia menilai Prabowo ingin menghindari anggapan bahwa pemerintahannya masih dipengaruhi kekuatan eksternal atau berada dalam bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Dalam pandangan Mahfud, Listyo Sigit dan Pratikno merupakan dua figur penting dalam konteks dinamika tersebut.
"Dia (Prabowo) tidak ingin lagi dituding-tuding, disusupi lawan, dan tidak lagi tersandera oleh kekuatan di luarnya. Sehingga dia lalu mengambil langkah-langkah yang penting bagi tata kehidupan politik dan hukum kita," ujar Mahfud. "Figur kuncinya itu Pak Listyo dan Pak Pratikno," lanjutnya.
Mahfud kemudian memaparkan sejumlah episode yang menurut analisisnya memengaruhi waktu pergantian Kapolri. Salah satu rencana yang disebut menguat adalah pengumuman pada Oktober, setelah muncul wacana memberikan waktu satu tahun kepada Listyo Sigit sebelum posisinya diganti.
Namun, perkembangan itu disebut berubah setelah Jokowi bersama Iriana berkunjung ke kediaman Prabowo di Kertanegara menjelang Hari ABRI pada 5 Oktober. Mahfud mengungkapkan bahwa setelah kunjungan tersebut, pemberitaan mengenai kemungkinan pergantian Listyo Sigit kembali mereda.
"Begitu setahun, pada bulan Oktober akan diumumkan isunya. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi datang ke rumah Kertanegara bersama Bu Iriana menjelang Hari ABRI 5 Oktober," ungkapnya.
Mahfud menyebut hilangnya pemberitaan setelah pertemuan tersebut memunculkan analisis bahwa Jokowi tidak menyetujui rencana pergantian Kapolri. Meski demikian, hal itu disampaikan sebagai analisis atas dinamika politik yang berkembang, bukan sebagai konfirmasi langsung mengenai sikap Jokowi.
"Ada momentum itu kan terberitakan. Nah, habis itu hilang lagi berita tentang (pergantian) Listyo ini. Analisis yang muncul, Pak Jokowi yang tidak setuju," kata Mahfud.
Ia juga menyinggung peristiwa lain pada Juni, ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menghadap Prabowo. Menurut Mahfud, rangkaian penundaan yang terjadi membuat Prabowo kemudian memilih pendekatan yang lebih tertutup dalam mempersiapkan pergantian Kapolri.
Strategi tersebut, menurut penjelasan Mahfud, dilakukan dengan tidak menyebarluaskan informasi mengenai rencana pergantian sebelum keputusan diumumkan. Pada akhirnya, Jenderal Suyudi Ario Seto diangkat sebagai Kapolri baru pada 1 Oktober.
Mahfud memandang pergantian Kapolri dan perubahan posisi Pratikno sebagai bagian dari upaya Prabowo memperjelas posisi politiknya sendiri. Rangkaian peristiwa itu sekaligus menempatkan hubungan Prabowo-Jokowi sebagai salah satu konteks untuk membaca dinamika kekuasaan di pemerintahan, meskipun dugaan mengenai pengaruh masing-masing pihak tetap merupakan analisis yang disampaikan Mahfud.
