Jejak Digital Kepala Bakom Terkuak, Pernah Minta Wapres Gibran Diganti
Jakarta, Tripodnews.id - Pernyataan kontroversial Syahganda Nainggolan kembali menjadi sorotan publik setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Dalam sebuah siniar bersama pakar hukum tata negara Refly Harun sekitar tiga pekan lalu, Syahganda menyinggung posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia bahkan menilai Gibran seharusnya mundur karena dianggap menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Syahganda ketika membahas polemik terkait kelulusan pendidikan Gibran pada jenjang SMA atau sederajat.
“Makanya saya bilang sebenarnya saatnya juga Wapres itu diganti. Gibran ini sudahlah. Enough is enough. Ya kan? Anda itu nggak pantas lagi sudah jelas cacat ijazah, cacat apa namanya konstitusi dan lain-lain, sudah selesai aja,” ujar Syahganda dalam siniar tersebut, dikutip Selasa (6/10/2026).
Menurut Syahganda, Gibran juga dinilai tidak menunjukkan peran yang signifikan dalam pemerintahan Prabowo. Ia mencontohkan keterlibatan wakil presiden dalam penanganan persoalan kebencanaan.
Syahganda membandingkan peran Gibran dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla yang, menurutnya, turut membantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menangani persoalan tsunami Aceh pada 2004.
Ia juga menyinggung sejumlah bencana, mulai dari gempa bumi hingga erupsi Gunung Anak Krakatau, yang menurutnya semestinya dapat menjadi momentum bagi wakil presiden untuk menunjukkan peran dalam pemerintahan.
“Gunting pita pun nggak mungkin, karena apa? Karena itu untuk gunting pita dalam suatu proyek-proyek besar itu, seorang Wapres itu juga harus wibawa. Ini Wapres-nya nggak ada wibawa,” kata Syahganda.
Usulkan Kompensasi Politik
Lebih lanjut, Syahganda menilai pencopotan Gibran dari posisi wakil presiden dapat diikuti dengan kompensasi politik bagi partai pendukung pemerintahan.
Ia mencontohkan pemberian tiga kursi menteri kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu posisi tersebut, kata dia, bisa diberikan kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga merupakan putra Presiden ke-7 Joko Widodo.
Syahganda juga menilai Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang dapat berbagi tugas secara efektif dengan presiden.
“Wapres-nya betul-betul yang memang bisa ikut kalau Prabowo di luar negeri dia bisa bekerja misalkan gitu. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur dia bisa Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara dia bisa urusan laut misalkan kayak gitu. Nah ini yang dicari harusnya di dua tahun ini,” ujarnya.
Keabsahan Gibran Kembali Digugat
Di tengah pernyataan Syahganda tersebut, keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden ke-12 memang kembali menjadi polemik.
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing menggugat hasil Pemilu 2024. Gugatan tersebut salah satunya mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Para pemohon melalui kuasa hukum Bambang Widjojanto dan Refly Harun mempersoalkan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Mereka menilai Gibran tidak memenuhi ketentuan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat sehingga pencalonannya dianggap bermasalah.
“Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif,” kata Bambang, dikutip Selasa (22/9/2026).
Polemik tersebut kini kembali menjadi perhatian setelah pernyataan Syahganda soal posisi Gibran sebagai wakil presiden kembali viral di tengah jabatan barunya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
