Dilantik Jadi Menko, Bahlil Siap Percepat Hilirisasi dan Transisi Energi

JAKARTA - Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi.

Dia menegaskan bahwa jabatan barunya merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 

"Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi," kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (1/10).

Bahlil menyebut hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo yang perlu dikonsolidasikan lebih kuat antar kementerian.

"Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya dalam Asta Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan," ujarnya.

Dengan posisi baru tersebut, Bahlil akan memiliki peran koordinasi sebagai Menko dalam agenda hilirisasi, sekaligus tetap menangani urusan teknis sektor energi dan sumber daya mineral melalui Kementerian ESDM.

Untuk sementara, Bahlil memastikan aktivitasnya sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi akan tetap berkantor di Kementerian ESDM. Menurut dia, keputusan tersebut tidak terlepas dari besarnya porsi investasi hilirisasi yang berkaitan dengan sektor ESDM.

Ia juga menjelaskan, posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebagai kementerian teknis yang nantinya berada dalam koordinasi kementerian koordinator yang dipimpinnya. "Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu ada di dalam koordinasi Kemenko," jelasnya.

Selain Bahlil, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah menteri, wakil menteri serta pimpinan lembaga. Di antaranya Sugiono sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dudung Abdurachman sebagai Menko Politik dan Keamanan, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta M. Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.

Pada jajaran wakil menteri, Dradjad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Presiden juga melakukan pengisian sejumlah jabatan lembaga negara, termasuk Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, serta Arianto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).