Deviden Danantara Rp120 Triliun Tak Disetor ke APBN, Ternyata Ini Alasannya
Pemerintah tidak memasukkan keuntungan atau dividen Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 maupun rancangan APBN 2027.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penyusunan dan pelaksanaan APBN saat ini berjalan tanpa memperhitungkan dividen Danantara sebagai penerimaan negara. Kepastian tersebut juga berlaku dalam persiapan anggaran untuk tahun depan.
"Saat ini saya bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara," ujar Suahasil kepada awak media di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah juga tidak memasukkan penerimaan dari keuntungan Danantara dalam APBN 2027. Dengan demikian, dividen lembaga pengelola investasi tersebut tidak menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan dalam rancangan anggaran pemerintah tahun depan.
"Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara," katanya.
Pernyataan tersebut muncul setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan Danantara dapat disetorkan ke APBN pada tahun ini. Nilai yang disebut dalam rencana tersebut mencapai Rp120 triliun.
Namun, Suahasil menekankan bahwa kontribusi Danantara terhadap perekonomian tidak semestinya hanya dilihat dari besaran keuntungan yang dapat disetorkan kepada negara.
Ia justru menempatkan aktivitas investasi Danantara sebagai sumber manfaat ekonomi yang lebih luas. Proyek yang dijalankan lembaga tersebut diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan," jelasnya.
Menurut dia, agenda investasi dan berbagai proyek Danantara nantinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta mendorong masuknya investasi dari sektor swasta.
Suahasil mengatakan rincian mengenai agenda kerja, proyek, serta aktivitas yang akan dijalankan Danantara di tengah masyarakat nantinya akan disampaikan oleh Doni, Chief Operating Officer (COO) Danantara.
"Nanti akan disampaikan oleh Pak Doni (COO Danantara) apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama," ujarnya.
Pemerintah juga berharap Danantara dapat memanfaatkan aset yang dikelolanya untuk membantu menjawab berbagai persoalan ekonomi. Dengan aset yang besar, lembaga tersebut diharapkan mampu menghasilkan aktivitas produktif yang manfaatnya dirasakan lebih luas.
Salah satu sasaran yang ditekankan adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja. Danantara juga diharapkan ikut memperbesar kapasitas produksi nasional melalui pengembangan proyek serta membuka ruang kerja sama dengan pelaku swasta.
"Bagaimana Danantara yang bekerja lebih keras, Danantara yang bekerja dengan aset yang sedemikian besar kemudian membantu menyelesaikan masalah-masalah di tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja, membangun produksi barang dan jasa, mengkoneksikan dengan investasi dari pihak swasta," jelas Suahasil.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak menempatkan Danantara semata sebagai lembaga yang menghasilkan penerimaan melalui setoran keuntungan. Pengelolaan aset dan aktivitas investasinya diharapkan menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.
Pada akhirnya, Suahasil menilai keberhasilan Danantara juga perlu dilihat dari seberapa besar aktivitas yang dihasilkan mampu memperluas kesempatan kerja, memperkuat produksi barang dan jasa, serta menghubungkan proyek dengan investasi swasta.
"Dan kemudian menyejahterakan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
